Merdeka.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fadli Zon meminta Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo untuk meralat pernyataannya soal keberadaan server e-KTP di luar negeri. Berdasarkan pantauannya langsung, dia melihat server-server itu justru masih berada di Indonesia.

"Kami lihat di sini, server kependudukan nasional ada di sini, ada juga di Merdeka Utara, kantor beliau. Besarnya ada 600 terrabyte. Kalibata 35 terrabyte dan server cadangan 200 terrabyte di Batam. Sehingga saudara Mendagri harus melihat sendiri dan klarifikasi tentang server di luar negeri," tegas Fadli usai sidak di Ditjen Kemendagri, Kalibata, Jakarta Selatan, Selasa (25/11).

Dalam sidak tersebut, Fadli mencoba semua peralatan, mulai mengecek data yang sudah masuk, termasuk identitas dirinya. Dari pratek itu, komputer langsung menampilkan seluruh data miliknya.

"Berdasarkan ada di sini, kita praktekkan, ternyata perekaman data akurat, sesuai data di tingkat kelurahan. Mata, sidik jari sama semua datanya. Ini tidak terlalu ada masalah," tambahnya.

Karena itu, Fadli memastikan tidak ada alasan untuk menghentikan proyek e-KTP yang sudah dilaksanakan sejak era SBY lalu. Sebab, perekaman data kependudukan tidak bisa berhenti mengingat banyaknya warga dengan usia mencapai 17 tahun setiap harinya, serta warga yang meninggal.

"Kecuali memang mengincar proyek baru," tudingnya.

Berdasarkan data yang dia terima dari Ditjen Dukcapil, terdapat 145 juta e-KTP yang sudah didistribusikan ke sejumlah daerah. Sedangkan jumlah penduduk yang sudah direkam datanya mencapai 172 juta.