Fadli Zon sebut penyadapan oleh KPK harus diatur undang-undang

Merdeka.com - Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyatakan penyadapan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) telah melanggar hak privasi individu. Menurut dia, kebanyakan negara maju tidak melakukan penyadapan dengan sembarangan.

"Saya kira di negara-negara demokrasinya maju di seluruh dunia itu tidak boleh ada suatu lembaga melakukan penyadapan terhadap individu, siapapun. Itu hak konstitusional yang sangat privat," ujar Fadli Zon di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (30/5).

Apalagi, kata dia, hasil penyadapan KPK itu pada akhirnya dijadikan barang bukti. Tentu bukti tersebut akan secara personal.

Namun, Fadli Zon membolehkan adanya penyadapan jika diatur dalam peraturan yang jelas. Maka dari itu, nantinya penyadapan tersebut harus diselipkan pada revisi Undang-Undang KPK.

"Jadi saya kira masalah penyadapan ini harus kita angkat ke permukaan. Supaya jadi wacana dan nanti diatur, tidak boleh sembarangan untuk melakukan penyadapan," ungkapnya.

Di sisi lain Fadli Zon tidak takut jika dirinya disadap. Sebab baginya, penyadapan melalui alat komunikasinya sudah berlangsung sejak lama, jadi dia tak kaget.

"Nomor handphone saya enggak berani ubah dari zaman Pak Harto sampai sekarang," tuturnya.