Merdeka.com - Wakil Ketua Umum DPR Fadli Zon berharap ada ketegasan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengomando upaya pemberantasan korupsi. Hal itu karena semua lini harus segera diawasi.

"Artinya satu, tekad. Bahwa pemberantasan (korupsi) itu harus bersifat terpimpin. Presiden harus berani memberi komando pemberantasan korupsi ini. Jadi presiden jangan takut atau khawatir memimpin pemberantasan korupsi," kata Fadli Zon di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (30/5).

Lanjutnya, bentuk pengawasan seluruh instrumen institusi sebaiknya dikukuhkan secara permanen. Dia menduga bahwa segala lini bisa saja melakukan tindak pidana korupsi.

Selain itu, dia menganggap KPK pernah mendapat bantuan dari pihak asing. Hal tersebut terjadi tanpa pertimbangan dari DPR dan menurutnya mekanisme yang dilakukan oleh KPK merupakan salah satu upaya untuk korupsi.

"Artinya DPR juga harus diawasi kan, presiden juga diawasi dalam persoalan korupsinya. Tapi soal kinerjanya, misalnya kan dulu kan konon pernah ada bantuan asing kepada KPK, itu kan harus ada persetujuan DPR dong. Masak lembaga donor asing bisa memberikan bantuan dana kepada KPK, itu jelas menyalahi, itu korupsi," tuturnya.

Di sisi lain yang secara urgent harus diawasi ialah para elite yang menjadi pejabat negara. Jika di struktur atas bersih, maka bawahannya akan jauh dari tindakan korupsi.

"Kalau kita lihat di dalam kasus-kasus pemberantasan korupsi itu terjadi justru dari level yang atas. Kalau di atas itu beres, kalau di struktur yang paling tinggi ini bersi, ya di bawah saya kira akan relatif lebih bersih," ucapnya.