Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Fadli Zon: Mendagri wajib ralat isu server e-KTP di luar negeri

Fadli Zon: Mendagri wajib ralat isu server e-KTP di luar negeri Fadli Zon sidak e-KTP. ©2014 merdeka.com/yulistyo pratomo

Merdeka.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fadli Zon meminta Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo untuk meralat pernyataannya soal keberadaan server e-KTP di luar negeri. Berdasarkan pantauannya langsung, dia melihat server-server itu justru masih berada di Indonesia.

"Kami lihat di sini, server kependudukan nasional ada di sini, ada juga di Merdeka Utara, kantor beliau. Besarnya ada 600 terrabyte. Kalibata 35 terrabyte dan server cadangan 200 terrabyte di Batam. Sehingga saudara Mendagri harus melihat sendiri dan klarifikasi tentang server di luar negeri," tegas Fadli usai sidak di Ditjen Kemendagri, Kalibata, Jakarta Selatan, Selasa (25/11).

Dalam sidak tersebut, Fadli mencoba semua peralatan, mulai mengecek data yang sudah masuk, termasuk identitas dirinya. Dari pratik itu, komputer langsung menampilkan seluruh data miliknya.

"Berdasarkan ada di sini, kita praktikan, ternyata perekaman data akurat, sesuai data di tingkat kelurahan. Mata, sidik jari sama semua datanya. Ini tidak terlalu ada masalah," tambahnya.

Karena itu, Fadli memastikan tidak ada alasan untuk menghentikan proyek e-KTP yang sudah dilaksanakan sejak era SBY lalu. Sebab, perekaman data kependudukan tidak bisa berhenti mengingat banyaknya warga dengan usia mencapai 17 tahun setiap harinya, serta warga yang meninggal.

"Kecuali memang mengincar proyek baru," tudingnya.

Berdasarkan data yang dia terima dari Ditjen Dukcapil, terdapat 145 juta e-KTP yang sudah didistribusikan ke sejumlah daerah. Sedangkan jumlah penduduk yang sudah direkam datanya mencapai 172 juta.

(mdk/lia)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Pengembang Bantah Server Sirekap di Luar Negeri, Begini Penjelasannya
Pengembang Bantah Server Sirekap di Luar Negeri, Begini Penjelasannya

Menurut Yudistira, tidak mungkin mengganti server dalam waktu singkat dan memindahkannya ke negara lain.

Baca Selengkapnya
Menkominfo: Persiapan Penerapan KTP Digital Ditargetkan Rampung Akhir Februari 2024
Menkominfo: Persiapan Penerapan KTP Digital Ditargetkan Rampung Akhir Februari 2024

Implementasi layanan Identitas Kependudukan Digital (IKD) atau Digital ID sedang dipersiapkan pemerintah.

Baca Selengkapnya
Komisi I DPR: Etika Ber-internet Pondasi Utama dalam Berinteraksi di Dunia Maya
Komisi I DPR: Etika Ber-internet Pondasi Utama dalam Berinteraksi di Dunia Maya

Banyak perilaku kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga etika di ruang digital.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Koperasi Bermasalah Tak Tertangani, Menkop Teten Tagih Janji DPR Bahas Rancangan Undang-Undang Koperasi
Koperasi Bermasalah Tak Tertangani, Menkop Teten Tagih Janji DPR Bahas Rancangan Undang-Undang Koperasi

Operasional dan ekosistem kelembagaan koperasi sudah lama tidak dibenahi, meskipun koperasi dianggap sebagai pilar perekonomian nasional.

Baca Selengkapnya
Sekjen PDIP Sindir Kapolri: Suara-Suara Rakyat Harapkan Polri Netral Tak Dukung Paslon Tertentu
Sekjen PDIP Sindir Kapolri: Suara-Suara Rakyat Harapkan Polri Netral Tak Dukung Paslon Tertentu

Sekjen PDIP mengingatkan Kapolri banyak suara dari rakyat yang juga berharap agar Polri tetap netral di Pemilu 2024 ini.

Baca Selengkapnya
TKN soal Salam 4 Jari: Kenapa Enggak Lima Jari? Dadah Sudah Selesai
TKN soal Salam 4 Jari: Kenapa Enggak Lima Jari? Dadah Sudah Selesai

Gerakan itu sebagai bentuk kepanikan lantaran elektabilitas Prabowo-Gibran terus meningkat.

Baca Selengkapnya
Kantah Kabupaten Badung Terbitkan Sertifikat Elektronik untuk Masyarakat
Kantah Kabupaten Badung Terbitkan Sertifikat Elektronik untuk Masyarakat

Presiden RI Joko Widodo menerbitkan sertifikat tanah elektronik pada Desember 2023.

Baca Selengkapnya
Kejagung Harus Segera Selesaikan Kasus Korupsi Emas, Khawatir Ada Lobi-Lobi
Kejagung Harus Segera Selesaikan Kasus Korupsi Emas, Khawatir Ada Lobi-Lobi

Anggota DPR RI dari Fraksi PDIP Hendrawan Supratikno menyoroti penanganan perkara tersebut.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Bakal Beri Diskon Pajak Hiburan, tapi Masih Tunggu Aturan Resmi
Pemerintah Bakal Beri Diskon Pajak Hiburan, tapi Masih Tunggu Aturan Resmi

Sudah ada beberapa Pemda menyampaikan niat untuk memberikan insentif. Tetapi pihaknya masih menunggu aturannya terbit secara resmi.

Baca Selengkapnya