Fadli Zon heran Presiden Jokowi mau diatur-atur KPK
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo belum menentukan siapa yang akan mengisi posisi Jaksa Agung untuk menggantikan Basrief Arief. Berbagai masukan telah datang ke Jokowi agar tidak salah mengambil keputusan. Salah satu saran berasal dari Wakil Ketua DPR Fadli Zon.
"Sebaiknya yang menangani hukum itu adalah orang yang non partai politik. Jadi, tidak tersandera kepentingan. Itu yang kita harapkan, agar politik tidak menjadi atasan dari hukum." Kata Fadli saat ditemui di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (28/10)
Fadli mengaku tidak mempermasalahkan pernyataan Ketua KPK Abraham Samad yang meminta Jokowi untuk mempertimbangkan calon Jaksa Agung ke KPK terlebih dahulu. Namun masalahnya kenapa Jokowi mau diatur-atur KPK.
"Kalau kita meminta harusnya tidak terlalu terbuka. Itu adalah hak presiden untuk meminta pertimbangan. Kalau presiden tidak mau meminta pertimbangan KPK juga tidak ada masalah. Itu hak prerogatif. Nah, kalau ini KPK yang minta, mau enggak presidennya diatur-atur KPK?" ucap politisi Gerindra itu.
Sebelumnya, Ketua KPK Abraham Samad meminta agar KPK dilibatkan dalam pemilihan Jaksa Agung. Dia mencontohkan ketika kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, KPK selalu dilibatkan dalam pengambilan keputusan dalam pemilihan pejabat penting, namun saat itu SBY tak mengumbar kerjasamanya dengan KPK.
"Dulu waktu SBY, calon Kapolri pun dikonfirmasi ke KPK. Jangankan Kapolri, waktu zaman SBY pengisian Kabareskrim pun dikonfirmasi ke KPK. Zaman SBY, posisi jabatan bintang tiga di kepolisian itu diminta trackingnya oleh KPK," kata Samad di Gedung KPK.
(mdk/ian)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi Enggan Komentari Pencopotan Firli Bahuri dari Ketua KPK
Jokowi menyebut, Firli saat ini masih menjalani proses hukum terkait status tersangkanya dalam kasus dugaan pemerasan SYL.
Baca SelengkapnyaJokowi Diusulkan Pimpin Koalisi Besar, Ini Respons Airlangga dan Zulkifli Hasan
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menanggapi kabar Presiden Joko Widodo (Jokowi) diusulkan memimpin koalisi besar Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaJokowi soal Rencana Bertemu Ketum Parpol: Kalau Memang Tidak Perlu, Kenapa Harus Ketemu
Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka kemungkinan akan bertemu ketua umum partai politik (parpol).
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Bicara Aturan Pemilu, PDIP Singgung Keanggotan Parpol Jokowi jika Ingin Turun Gunung Kampanye Pilpres
Keanggotaan partai politik Jokowi dipertanyakan setelah menyebut presiden boleh kampanye dan berpihak pada pasangan calon tertentu di pemilu.
Baca SelengkapnyaJokowi Beri Jenderal Kehormatan ke Prabowo, Begini Respons PDIP
Hasto juga menyebut pemberian suatu pangkat terkadang bertentangan dengan fakta-fakta yang terjadi di lapangan
Baca SelengkapnyaJokowi: Surat Pengunduran Firli Bahuri sebagai Ketua KPK Belum Sampai Meja Saya
Meski belum sampai ke mejanya, Jokowi menyebut surat pengunduran diri Firli telah diterima Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg).
Baca SelengkapnyaJokowi Sindir Kantor Pemda Dicat Sesuai Warna Parpol Penguasa
Menurut Jokowi, setiap daerah harus menonjolkan keunggulan yang dimiliki agar setiap daerah memiliki perbedaan.
Baca Selengkapnya