Merdeka.com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menegaskan Fraksi Partai Gerindra menolak revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebab, dalam draft revisi lebih banyak yang justru melemahkan KPK.

"Saya sendiri belum melihat draft itu, sikap fraksi kita tetap menolak karena dapat melemahkan KPK," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (2/2).

Menurut Wakil Ketua DPR ini beberapa unsur yang melemahkan tersebut di antaranya adalah penanaman Dewan Pengawas KPK. Hal tersebut akan membuat eksekusi prosedur KPK berjalan lambat.

"Jangan kewenangan-kewenangan diambil alih oleh Dewan Pengawas yang nanti akan melemahkan KPK. Penolakan itu kan harus ada rasional, sikap politik dari Fraksi Partai Gerindra. Kalaupun harus diputuskan kita minta voting," tuturnya.

Ditemui secara terpisah, Ketua DPP Gerindra Desmond Junaidi Mahesa menilai ada yang aneh dengan kesepakatan akan membatasi prosedur penyadapan KPK. Menurutnya alur tersebut semakin dibuat rumit.

"Ini kan harus kita lihat secara detail. Apakah ini membatasi ruang gerak atau tidak. Harus persetujuan misalnya dari pengadilan atau dari pengawas. Kalau membatasi gerak, padahal KPK perlu bergerak dengan lincah," kata Desmond.

Wakil Ketua Komisi III DPR ini juga berharap agar seluruh fraksi tidak menyepakati revisi secara tergesa-gesa. "Nah ini lah yang menurut kami perlu mencermati tidak buru-buru menerima. Akhirnya kami berkesimpulan dengan menolak dari kondisi usulan-usulan yang ada seperti yang kemarin di Baleg itu," pungkasnya.