Merdeka.com - Epidemiolog Universitas Airlangga, Windhu Purnomo menilai kebijakan pemerintah menerapkan pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Pulau Jawa dan Bali tidak sungguh-sungguh. Sebab, kebijakan tersebut tidak membatasi ruang gerak masyarakat di Pulau Jawa dan Bali.

"Kita sudah tahu toh, itu kan cuma kebijakan setengah hati," katanya saat dihubungi merdeka.com, Rabu (27/1).

Menurut Windhu, PPKM tak berbeda dengan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Sejumlah aktivitas yang dibatasi dalam PPKM juga pernah diatur dalam PSBB. Bahkan, PPKM lebih fleksibel karena hanya diterapkan di Jawa dan Bali.

"Lagi pula yang disuruh PPKM hanya daerah-daerah tertentu. Padahal kalau kita bicara Jawa dan Bali itu satu kesatuan, tak bisa dikotak-kotakkan. Virus itu tidak kenal kotak-kotak," ujarnya.

Windhu mengatakan PPKM bukan pakem dalam penanganan pandemi Covid-19. PPKM hanya opsi untuk mengurangi laju penularan Covid-19. Namun, jika PPKM dipilih di tengah pandemi Covid-19, penerapannya harus diikuti dengan sanksi yang tegas bagi pelanggar ketentuan.

"Maka sebaiknya kalau tidak sungguh-sungguh tidak usah dipilih. Coba sekarang kalau dipilih harus implementasi lebih tegas, harus ada sanksi terhadap semua pelanggaran," ucapnya.

Windhu menuturkan jika pemerintah bersungguh-sungguh ingin memutus rantai penularan, Pulau Jawa dan Bali 'dikunci'. Kunci yang dimaksud yakni menutup pergerakan orang yang masuk atau yang berada di Jawa dan Bali.

Kendati demikian, sektor esensial tetap diizinkan beroperasi seperti pemenuhan kebutuhan pokok, energi dan kesehatan.

"Di luar itu harus tetap direstriksi," tandasnya.