Empat Jaksa Lolos Uji Kompetensi KPK, Dua Jenderal Polri Gagal
Merdeka.com - Pansel calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengumumkan 104 nama yang lolos uji kompetensi. Sembilan diantaranya adalah jenderal polisi aktif. Hal ini disampaikan Pansel Capim KPK di Kementerian Sekretariat Negara Jakarta, Senin (22/7).
Awalnya ada 11 jenderal Polri yang ikut seleksi capim KPK. Namun Wakapolda Jawa Barat Brigjen Akhmad Wiyagus dinyatakan gugur lantaran tak hadir saat seleksi. Sementara itu, yang gagal dalam proses seleksi adalah Direktur Diseminasi dan Publikasi Deputi Bidang Komunikasi dan Informasi BIN Brigjen Darmawan Sutawijaya.
"Anggota Polri yang lulus uji kompetensi 9 orang. Sedangkan purnawirawan Polri ada 3 orang yang lolos," ucap Ketua Pansel KPK Yenti Ganarsih.
Jenderal polri aktif yang lolos antara lain, Wakabareskrim Irjen Antam Novambar, Staf Ahli Kapolri Irjen Ike Edwin, Brigjen Bambang Sri Herwanto dari Sespim Lemdiklat Polri, serta Kepala Biro Penyuluhan Hukum Mabes Polri Brigjen Agung Makbul.
Selain itu, Irjen Dharma Pangrekun, perwira tinggi Bareskrim Polri di Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Brigjen M Iswandi Hari yang ditugaskan di Kemenakertrans, dan Irjen Juansih yang kini menjabat Analisis Kebijakan Polri Bidang Pendidikan dan Pelatihan, Wakil Kapolda Kalimantan Barat Brigjen Sri Handayani, dan Kapolda Sumsel Irjen Firli Bahuri.
Sementara itu, purnawirawan Polri yang lolos dalam seleksi tahap ini adalah, Mantan Kabareskrim Komjen Pol (Purn) Anang Iskandar, eks Kapolda Papua Irjen Pol (Purn) Yotje Mende, dan Mantan Staf Ahli Kapolri, dan Irjen Pol (Purn) Yovianes Mahar.
Selain Polri, enam orang dari unsur kejaksaan dinyatakan lolos uji kompetensi. Dua diantaranya merupakan pensiunan jaksa. Mereka yang lolos antara lain Kepala Pusat Diklat Manajemen dan Kepemimpinan pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Ranu Mihardja, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan Sugeng Purnomo.
Kemudian, Koordinator pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Supardi dan Direktur Tata Usaha Negara pada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, Johanis Tanak. Sedangkan pensiunan jaksa antara lain M. Jasman Panjaitan dan Herman Adrian Koedoeboen.
Yenti menjelaskan para pendaftar yang lolos seleksi itu wajib mengikuti seleksi tahap berikutnya yaitu, tes psikologi. Proses seleksi tersebut digelar di Pusdiklat Kementerian Sekretariat Negara Cilandak, Jakarta Selatan, Minggu (28/7).
"Peserta yang tidak hadir mengikuti tes psikologi dinyatakan gugur," jelasnya.
Reporter: Lizsa EgehamSumber: Liputan6.com
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kisah Brigjen Polisi Dicopot Jabatan karena Tolak Perintah Kapolri, Kariernya Malah Melesat Hingga Jadi Wakapolri
Cerita eks Wakapolri ungkap pernah dicopot dari jabatannya karena bantah perintah atasan.
Baca SelengkapnyaMedia Sosial Mulai Hangat Jelang Pemilu 2024, Ini Pesan Kapolri
Jenderal Bintang Empat tersebut pun mewanti-wanti pentingnya menjaga kerukunan dan perdamaian selama proses pemilu.
Baca SelengkapnyaJenderal Polisi Pecat Anggota Polwan, Kapolres Langsung Coret 'Wajahnya' di Depan Anak Buah
Kapolda memutuskan terhitung mulai 31 Januari 2024, Bripka NA diberhentikan tidak dengan hormat dari Dinas Bintara Polri.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Di Sidang MK, Bawaslu Klaim Tak Temukan Pelanggaran Jokowi Bagi-Bagi Bansos di Jateng
Saksi dari Bawaslu, Nur Kholiq mengklaim tidak menemukan pelanggaran Pemilu saat Jokowi bagi-bagi bansos di Jateng.
Baca SelengkapnyaKorlantas Pastikan Pelabuhan Merak, Ciwandan dan BBJ Siap Beroperasi Mudik Lebaran 2024
"Dari Jawa itu ada 11 dermaga di tiga pelabuhan, dari mulai Pelabuhan Merak, Ciwandan dan BBJ," kata Dirgakkum Korlantas Polri, Brigjen Raden Slamet
Baca Selengkapnya12 Pengeroyok Anggota Polisi Saat Hendak Bubarkan Tawuran Ditangkap
Akibat peristiwa itu, anggota Polres Jakpus mengalami luka robek pada bagian kepala.
Baca Selengkapnya3 Pekan Kampanye, Bawaslu Jabar Temukan 10 Jenis Dugaan Pelanggaran
Sejak tahapan kampanye Pemilu 2024 dimulai pada 28 November 2023, Bawaslu Jawa Barat mencatat 10 jenis dugaan pelanggaran di 22 kota dan kabupaten.
Baca SelengkapnyaJawa Tengah Tetap Jadi Kandang Banteng Bagi PDIP di Pemilu 2024
PDIP berhasil meraup total 5.859.448 suara di Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaPj Kepala Daerah Dicopot karena Tak Netral Jelang Pemilu, BKN Beri Penjelasan Begini
BKN terus mengimbau seluruh pegawai ASN untuk berhati-hati di tahun politik, karena banyak hal yang dapat menyebabkan pegawai ASN terlibat politik praktis.
Baca Selengkapnya