Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberi empat arahan agar penggunaan produk dalam negeri meningkat. Pertama, Jokowi ingin sertifikat Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) untuk produk lokal diperbanyak dan dipermudah.

Di saat bersamaan, proses pengurusan sertifikasi untuk produk usaha mikro, kecil, dan koperasi harus dipermudah.

"Jangan sampai menyulitkan dan memperberat," tegas Jokowi saat memberikan arahan dalam Rakor Monev Inpres 2 tahun 2022 seperti dilihat dari YouTube Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Selasa (29/11).

Kedua, mempercepat proses digitalisasi untuk peningkatan penyerapan produk dalam negeri dan produk usaha mikro kecil dan koperasi. Dia ingin pembelian produk dalam negeri secara digital dimaksimalkan.

"Maksimalkan pembelian produk dalam negeri dan produk usaha mikro kecil yang sudah tayang dalam katalog elektronik maupun pada toko daring serta implementasikan penggunaan kartu kredit pemerintah atau pemerintah daerah," ucap Jokowi.

Ketiga, meningkatkan riset untuk menghasilkan produk substitusi impor. Substitusi impor adalah kebijakan perdagangan ekonomi yang mendukung penggantian barang asing dengan barang produksi dalam negeri.

"Keempat berikan insentif bagi investor dan industri yang mengembangkan dan memproduksi produk substitusi impor," kata Jokowi.

Ini bukan kali pertama Jokowi mewanti-wanti agar penggunaan produk dalam negeri ditingkatkan. Sebelumnya, Jokowi meminta menteri kabinet kerja, kepala daerah hingga bos BUMN membeli produk dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan barang modal dan jasa.

Mengingat tahun ini potensi dana yang bisa berputar dari pemerintah pusat dan daerah Rp 1.062 triliun.

"Ini sudah 2 kali saya sampaikan bekerja fokus untuk meningkatkan komponen dalam negeri atau TKDN. Artinya belanja barang dan jasa harus diarahkan kepada pembelian produk-produk dalam negeri," kata Presiden Jokowi dalam Pembukaan Musrenbang Tahun 2022 di Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis (28/4).

Jokowi mengatakan potensi belanja barang modal dan jasa dari pemerintah sangat besar. Dari pemerintah pusat mencapai Rp526 triliun. Kemudian dari pemerintah daerah sebesar Rp535 triliun.

Ditambah dari BUMN sekitar Rp420 triliun. Sehingga total anggaran yang bisa dibelanjakan Rp1.481 triliun. "Ini angka yang besar sekali. Jangan sampai angka besar ini dibelanjakan untuk barang-barang impor," kata dia.

Dia memerintahkan setiap kementerian/lembaga hingga pemerintah daerah untuk mengurangi dan menghilangkan konsumsi produk impor. Langkah ini harus diambil semua pihak dalam rangka mendukung perkembangan produk dalam negeri bisa berkembang.

"Arahkan semuanya pembelian ke produk-produk dalam negeri. Hilangkan dan kurangi sebanyak-banyaknya pembelian produk impor, dan siapkan kapasitas produksi nasional kita," katanya.