Emosi, Ketua PP Semarang bantah pukul anak buahnya

Merdeka.com - Ketua DPC Pemuda Pancasila Kota Semarang Joko Santoso mengaku emosi karena melihat anggotanya mendukung dan mengawal pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Soemarmo HS dan Zuber Syafawi yang diusung PKB dan PKS.

Padahal, secara organisasi DPC PP Kota Semarang sampai sekarang belum melakukan rapat pleno untuk menjatuhkan dukungan kepada pasangan calon siapapun di Pemilihan Wali Kota (Pilwakot) Semarang.

"Selaku ketua PP semua terkait masalah keputusan organisasi ada di rapat pleno. Memang kebiasaan AD ART, setiap kebijakan apalagi politis. Walau PP bukan organisasi PP tentukan harus dirapatkan pleno. Soal masalah, ada yang bukan kader ada yang bukan kader," tegas Joko Santoso saat menggelar jumpa pers di Posko Pemenangan pasangan calon Sigit Ibnugroho dan Agus Sutyoso (Sibagus) di Jalan Veteran, Kota Semarang, Jawa Tengah Senin (24/8) malam ini.

Joko yang juga Sekretaris DPC Gerindra Kota Semarang sekaligus Ketua Tim Pemenangan Sibagus menyatakan, sebelum insiden terjadi mendapatkan informasi bahwa merapatnya beberapa anggota Satgas PP Kota Semarang diduga atas inisiatif dari Amin Ambon yang merupakan anggota Komti PP Jateng.

"Ketika berjalan, sebelum kejadian sudah berjalan. Saya tanyakan PAC, perintah siapa? Ternyata bukan struktur dia yang mengaku senior Jateng (Amin Ambon). Anda tahu sendiri," ungkapnya.

Joko mempertanyakan dan meragukan keanggotaan dan keberadaan Anggoro yang memakai seragam Pemuda Pancasila. Joko juga membantah keras jika dirinya melakukan pemukulan kepada Anggoro saat berada di dalam mobilnya.

"Anggoro saya tidak tahu. Ketika itu saya di depan mobil berbalik blayer-blayer. Saya ketok-ketok tak tanya, PP mana enggak ngomong? PP siapa tidak tahu. Mas turun. Tidak ada pemukulan sama sekali saya tidak pernah mukul," tegasnya.

Joko menyatakan sebelum digelar penetapan Cawali dan Cawawali di Gedung Pertemuan Balaikota Semarang, dirinya berpesan kepada seluruh anggota Satgas PP Kota Semarang supaya menjaga keamanan selama pilwakot Semarang berlangsung.

"Saya sudah perintahkan teman-teman apapun selaku ketua PP komando dan teman-teman bisa amankan perintah organisasi. Ketika kejadian, saya ingatkan teman-teman jangan bikin suasana tidak kondusif. Tidak ada kejadian apapun, saya harap temen PP dukung kegiatan pilkada kondusif," ungkapnya.

Terkait dirinya menjadi Ketua Tim Pemenangan Sibagus, karena dirinya sebagai pengurus dan kader parpol Gerindra Kota Semarang, bukan sebagai Ketua DPC PP Kota Semarang.

"Saya seorang di parpol (Gerindra) saya tidak pakai PP. Kalau saya ngopeni arahkan. Selama ini saya openi PP bukan openi salah satu orang pasangan calon (Sibagus)," terangnya.

Joko justru mempertanyakan atas dasar apakah dirinya dilaporkan melakukan tindak pidana ke Mapolrestabes Semarang. Bahkan dirinya ada upaya untuk mempolitisir dirinya untuk kepentingan tertentu.

"Pidana? Saya itu negur, di internal organisasi. Namanya organisasi itu sangat dipolitisir. PP punya aturan. Seharusnya yang didampingi ketuanya ya saya ini," ungkapnya.

Soal dilaporkan ke polisi, sebagai warga negara yang baik Joko menyatakan akan mengikuti proses hukum yang berlaku.

"Ya monggo kita ikuti proses hukum seperti apa? Kita belum tahu seperti apa laporannya," ungkapnya.

Soal apakah terjadi perpecahan DPC Pemuda Pancasila (PP) Kota Semarang menjelang Pilwakot Semarang, Joko membantah. Pasalnya, masing-masing personel dan anggota PP mempunyai hak politik.

"PP tidak pecah. PP ormas, punya hak politik. PP adalah ormas bukan partai politik. Kalau teman PP silakan coblos apapun saya tidak melarang untuk dukungan sama-sama. Selama ini MPC PP belum adakan rapat pleno," ungkapnya.

Joko memastikan jika beberapa anggota Satgas PP yang melakukan upaya dukungan dari ketiga pasangan calon bukan merupakan pengurus struktur DPC PP Kota Semarang. Pasalnya, sampai saat ini belum ada instruksi resmi dari pengurus, dukungan akan diarahkan ke salah satu pasangan calon dari tiga pasangan calon yang bertarung di Pilwakot Semarang.

"Yang saat ini kesana kemari bukan struktur PP. Ada dari Koti Jateng. Terkait yang lain kita ada lembaga dan AD ART kita tidak bisa menggak. Yang jelas struktur PP baik pengurus belum ada instruksi. Saat ini di sayap ada dua organisasi yang sudah punya AD ART, Sapma dan Srikandi. Sudah ada mandiri," pungkasnya.