Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta memperhatikan korupsi yang berpotensi terjadi di sektor pertanian. Sebab, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak bisa sendirian menangani permasalahan pangan yang punya celah praktik korupsi.

Demikian diungkap pimpinan KPK Periode 2011-2015 Zulkarnain. "KPK tidak bisa sendiri, harus menggandeng semua, terutama Kepala Negara," katanya di Jakarta, Rabu (11/7) seperti diberitakan Antara.

Hal itu ia sampaikan mengingat penanganan tidak bisa hanya mengandalkan penindakan atau penangkapan yang dilakukan KPK. Dikatakan, penangkapan yang dilakukan KPK selama ini hanya sebagian kecil dari banyaknya dugaan tindak korupsi di lapangan.

"Maka pencegahan itu, eksekusi perbaikannya harus bekerja sama dengan Presiden, dengan kementerian lembaga terkait. Yang bisa menekan itu Presiden. KPK sulit menekan itu kecuali, yang sudah bermasalah pidananya, cukup bukti dan masuk kewenangannya dia (KPK), baru bisa," ujarnya.

Praktik korupsi di sektor Pertanian, lanjutnya, tak hanya merugikan negara lantaran anggaran yang diselewengkan, namun juga berdampak ke petani. Modal pertanian yang tinggi, dan hasil yang murah membuat petani tidak mendapat untung. Selain itu, tambah dia, korupsi sektor pangan membuat tujuan untuk mencapai kemakmuran di seluruh Indonesia lambat tercapai.

Secara umum disebutkan, celah korupsi pada sektor pangan bisa disebabkan dari panjangnya rangkaian hasil produksi dari petani kepada konsumen di lapangan yang sangat mungkin terjadi penyelewengan harga yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu. Demikian juga bantuan atau subsidi dari pemerintah seperti benih ataupun pupuk yang rangkaiannya panjang dan membuka celah terjadinya korupsi.

Sektor Pertanian rawan terjadi praktik korupsi juga pernah diutarakan Bibit Samad Rianto, pimpinan KPK Periode 2007-2011. Sayangnya, ia enggan berkomentar lebih lanjut mengenai pernyataan Abraham Samad, Ketua KPK 2011-2015 soal korupsi di pertanian.

"Pernyataan Abraham Samad itu ya itu pengamatan dia. Kalau menurut saya, semua bidang itu ada korupsinya, cuma saja ada yang mencuat ke permukaan ada yang nggak. Ada yang ketangkep karena sial, ada yang nggak," kata pria yang kini menjadi Ketua Umum Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK).

Pun Abraham Samad pernah mengatakan hal serupa dengan Bibit Samad. Rawan praktik korupsi lantaran masih adanya pejabat yang ditetapkan sebagai tersangka korupsi di pengelolaan pertanian dan pangan. Ia menyerukan, agar KPK bergerak dengan menutup celah itu dengan mengaktifkan segera satuan tugas di sejumlah kementerian, khususnya pertanian.

Di sisi lain Bibit sepakat bahwa penanganan tidak cukup hanya mengandalkan penindakan oleh penegak hukum. Masyarakat menurut dia harus dilibatkan dalam upaya pencegahan dan penangkalan. Contohnya, dalam sektor pertanian maka masyarakat petani harus diberi pemahaman mengenai pengadaan bibit dan persoalan pemasaran hasil pertanian.

"Termasuk kita buat masyarakat berani melaporkan jika menemukan ada pelanggaran. Ini fungsi pengawasan," tegas dia.

KPK juga mengimbau masyarakat proaktif melaporkan indikasi tindak pidana korupsi program pertanian.

"Kalau terjadi dugaan penyimpangan tentu harus dipertanggungjawabkan," kata juru bicara KPK Febri Diansyah, beberapa waktu lalu. Pernyataan tersebut terkait program wajib tanam bawang putih bagi importir yang berpotensi terjadi manipulasi data.

Selain program wajib tanam, potensi manipulasi terjadi pada pengadaan bibit dan penyaluran alat mesin pertanian yang tidak tepat sasaran sehingga memicu protes petani, serta sejumlah pihak lain.