Merdeka.com - Di masa awal pemerintahan Presiden Joko Widodo, Komisi Pemberantasan Korupsi terus diserang bertubi-tubi dengan tuduhan macam-macam kepada lembaga maupun perorangan. Beragam masa lalu pimpinan lembaga antirasuah itu diduga sengaja diungkit dan dipermasalahkan hanya buat menjatuhkan pribadi masing-masing.

Masing-masing pimpinan tersisa saat ini pun dilaporkan atas sebuah perkara di masa lalu. Bambang disangka mengarahkan saksi memberikan keterangan palsu dalam sidang sengketa pemilihan kepala daerah Kabupaten Kotawaringin Barat di Mahkamah Konstitusi. Adnan dilaporkan ke polisi merampas saham dan modal sebuah perusahaan di Kalimantan Timur.

Sementara Zulkarnain disebut-sebut menerima sogok Rp 2,5 miliar saat masih menjabat Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Sedangkan Abraham Samad dilaporkan ke polisi lantaran diduga menyalahgunakan jabatan buat kepentingan politik.

Menurut mantan penasihat KPK sekaligus bekas panitia tim seleksi, Abdullah Hehamahua, keadaan menimpa para pimpinan KPK saat ini, yakni Abraham Samad sudah disusun secara sistematis. Tujuannya adalah buat menghancurkan KPK.

Abdullah memaparkan, seluruh pengaduan soal pimpinan yang diungkit saat ini sudah pernah dia telisik sejak mereka masih menjadi calon pimpinan KPK. Dia mengatakan seluruh tudingan itu sudah dibantah dan masing-masing memberikan penjelasan.

"Kasus mereka ini sudah lama sebelum jadi pimpinan KPK diungkap. Kenapa baru sekarang? Ini sengaja dijadikan bom waktu. Dijadikan semacam take and give satu lembaga hukum dengan lembaga hukum yang lain," kata Abdullah kepada para pewarta di Gedung KPK, Jakarta, Senin (26/1).

Abdullah mengatakan, saat mereka menjalani tahapan uji kelayakan dan kepatutan di DPR, hal itu sudah ditanyakan dan selesai saat itu juga ketika diberi penjelasan. Dia merasa aneh dan menyatakan hal itu sebagai sarana menghantam balik KPK.

"Kenapa mereka tiga orang itu diangkat persoalannya sekarang ketika mengalami masalah, dijadikan sebagai alat untuk memukul KPK. Itu enggak fair," ujar Abdullah.