Eks Pejabat Pajak Angin Prayitno Diduga Beli Aset Hasil Korupsi Pakai Nama Orang Lain

Merdeka.com - Mantan pejabat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Angin Prayitno Aji diduga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membeli aset dari uang hasil korupsi menggunakan nama orang lain. Dugaan tersebut didalami tim penyidik KPK saat memeriksa delapan saksi dari unsur swasta pada Senin (21/2) kemarin.

Delapan saksi itu antara lain Mulyatsih Wahyumurti, Sugito Mas, Aldy Garnadi Gardjito, Tri Hariastuti, Ani Melania, Purnomo Sidi, Kiagus Risyiqan Urfani, dan Perwakilan PT Pardika Wisthi Sarana.

"Para saksi hadir dan didalami pengetahuannya antara lain terkait dengan pembelian sejumlah aset oleh tersangka APA (Angin Prayitno Aji) dengan menggunakan identitas pihak-pihak tertentu," ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Selasa (22/2).

Tim penyidik KPK sedianya turut mengagendakan pemeriksaan terhadap dua saksi lain yang merupakan pihak swasta yakni Machzarwan dan Sri Lestari. Namun, keduanya tak memenuhi panggilan.

"KPK mengimbau agar kooperatif hadir pada agenda pemanggilan selanjutnya," kata Ali.

Angin Prayitno Divonis 9 Tahun Penjara

Diketahui, KPK mengembangkan perkara suap pemeriksaan perpajakan yang menjerat Angin Prayitno Aji. Lembaga antirasuah menetapkan Angin sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

KPK telah menyita sejumlah aset senilai Rp57 miliar milik Angin Prayitno Aji. Aset yang telah disita tersebut berupa tanah dan bangunan.

Dalam perkara suap pajak, Angin divonis 9 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider 3 bulan kurungan. Sementara itu, rekannya Dadan Ramdani divonis 6 tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider dua bulan kurungan.

Kedua orang itu divonis bersalah menerima suap dari tiga perusahaan besar. Tiga perusahaan itu yakni PT Gunung Madu Plantations, PT Jhonlin Baratama, dan PT Bank Pan Indonesia (Panin).

Kedua orang itu diwajibkan membayar pidana pengganti sebesar Rp 3.375.000 dan SGD1.095.000. Pidana itu wajib dibayar dalam waktu sebulan setelah vonis berkekuatan hukum tetap.

Jika tidak dibayar dalam jangka waktu tersebut, jaksa KPK bakal merampas harta benda keduanya untuk dilelang. Jika harta bendanya tidak cukup, hukuman penjara keduanya bakal ditambah selama 2 tahun.

Reporter: Fachrur Rozie/Liputan6.com