Merdeka.com - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, Haris Hasanuddin, pernah diingatkan mertua, Roziqi, agar tak pernah berurusan dengan bekas Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy alias Rommy. Keterangan itu disampaikan Roziqi saat menjadi saksi untuk Haris di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat.

Roziqi menceritakan pada 7 Januari lalu, Haris mengirim pesan lewat WhatsApp akan berkunjung ke kediaman Rommy di Condet, Jakarta Timur, sembari membawa uang. Uang itu disebut Haris sebagai persekot komitmen.

"Alhamdulillah sudah berkunjung ke Mas Rommy dengan beri persekot komitmen. Maksudnya komitmen apa yang dimaksud?" tanya jaksa saat membacakan WhatsApp Haris kepada Roziqi, Rabu (12/6).

Roziqi yang pernah menjabat sebagai Kakanwil Jawa Timur itu mengaku tidak tahu menahu latar belakang perihal komitmen Haris kepada Rommy. Ia hanya mengingatkan Haris tidak berkaitan dengan Rommy khususnya ada pemberian uang di dalamnya.

"Waduh hati-hati loh ke Gus Rommy jangan sampai ada urusan duit nanti jadi masalah," ujar Roziqi.

Diketahui Haris didakwa menyuap anggota DPR 2014-2019 sekaligus Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy alias Romi berupa uang Rp325 juta.

Haris juga disebut dalam surat dakwaan memberi uang dengan total Rp70 juta kepada Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin agar lolos seleksi pencalonan Kakanwil Kemenag Provinsi Jatim. Sejatinya, Haris tidak lolos persyaratan administrasi.

Lukman, atas perintah Rommy sebagai atasan struktural partai, membuat Haris lolos seleksi dan terpilih sebagai Kakanwil Kemenag Provinsi Jatim. Bahkan dalam satu pertemuan, Lukman mengatakan siap pasang badan untuk Haris.

Atas pernyataan tersebut, Haris memberi Rp50 juta kepada Lukman.

Beberapa hari kemudian Haris kembali merogoh kocek Rp20 juta untuk diserahkan kepada Lukman melalui Herry Purwanto sebagai bagian komitmen fee yang telah disiapkan.

Atas perbuatannya, Haris didakwa telah melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi Jo Pasal 64 Ayat 1 KUHP.