Merdeka.com - Eks Dirut PT Indosat Mega Media (IM2), Indar Atmanto akhirnya dijebloskan oleh kejaksaan ke LP Sukamiskin, Bandung. Indar merupakan terpidana kasus korupsi pada PT Indosat atas penggunaan jaringan 2,1 GHz atau 3G yang merugikan negara hingga Rp 1,3 triliun.

Penjeblosan itu dilakukan setelah Mahkamah Agung menolak kasasi yang diajukan Indar. Tak hanya itu, hukuman yang dijatuhkan kepada dirinya juga diperberat dari 4 tahun menjadi 8 tahun penjara.

"Kasus ini sangat tidak rasional, dan berdampak luas," sesal aktivis Lingkar Studi Mahasiswa peduli Telekomunikasi (Lisuma) Al Akbar Rahmadillah di Jakarta, Rabu (17/9).

Akbar mengaku heran dengan tindakan yang dilakukan jaksa, apalagi Indra merupakan penerima penghargaan Satyalencana dari presiden berkat jasanya mengembangkan industri internet di tanah air. Prestasi tersebut malah dikesampingkan majelis hakim dan tetap menjatuhkan hukuman berat bagi Indar.

"Logika yang kami pikirkan adalah kalau ISP harus bayar BHP-frekuensi triliunan seperti operator seluler, berapa rakyat harus bayar internet, berapa rakyat harus beli pulsa? Semangat pemberantasan korupsi tidak boleh ditunggangi menjadi dalih untuk kepentingan pribadi. Jangan menodai semangat memberantas korupsi," tegasnya.

Mahasiswa yang pernah menuntut pencurian pulsa dijebloskan ke penjara ini melihat sistem tata kelola negara sudah rusak, sebab yang berhak menjatuhkan benar atau salahnya tindakan Indar hanya bisa dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika.

"Seharusnya para hakim paham tentang pembagian tugas negara ini. Seharusnya juga Presiden dan DPR juga tahu manajemen bernegara ini," keluh Akbar.

"Bagaimana masa depan negara hukum NKRI jika aparat penegak hukum dan para hakim tidak paham tata kelola negara. Dan yang katanya semboyan Aparat penegak hukum dan Hakim adalah 'lebih baik membebaskan 1000-orang bersalah daripada menghukum 1 orang tidak bersalah', di mana semboyan itu."