Merdeka.com - Aliansi Pemuda Anti Korupsi (APAK) melaporkan Bupati, mantan Bupati dan mantan Ketua DPRD Bojonegoro terkait proyek blok Cepu yang merugikan keuangan negara Rp 190 triliun ke KPK.

Mereka adalah, Santoso yang menjabat Bupati Bojonegoro periode 2003-2008, Bupati Suyoto alias Nyoto yang menjabat 2008-2013 dan 2013-2018, dan Ketua DPRD periode 2004 - 2009.

"Ungkap, tangkap dan adili, Bupati Bojonegoro, Nyoto, dan pihak lain yang terlibat salam negosiasi kontrak Blok Cepu," kata Koordinator Aliansi Pemuda Anti Korupsi (APAK) Sutisna saat gelar aksi di KPK, Jakarta, Rabu (26/8).

Sutrisna mengatakan pejabat tersebut harus bertanggungjawab karena sudah mengesampingkan hak rakyat Bojonegoro sejak 2009 lamanya. Terlebih, dinilainya, para pejabat tersebut merupakan pihak yang menyetujui dan melaksanakan perjanjian kerjasama antara PT Asri Dharma Sejahtera (ADS) sebagai BUMD milik pemerintah Kabupaten Bojonegoro dan PT Surya Energi Raya (SER) sebagai pihak swasta.

"KPK harus ungkap dugaan korupsi Bupati Bojonegoro. Periksa juga perjanjian/kesepakatan PT ADS dan SER sesuai rekemondasi BPK," ujar Sutisna.

Menurutnya, kontrak Blok Cepu lebih memberikan keuntungan kepada PT SER sebesar 75 persen. Di mana pada awalnya PT SER hanya sebagai mitra BUMD, berubah menjadi pemilik saham mayoritas yaitu, PT ADS 0,5113 persen dan PT SER sebesar 99,4887 persen.

Lanjut dia, hal itu diketahui melalui surat kerjasama tertanggal 5 Juli 2005 yang kemudian dikuatkan oleh Ketua DPRD Bojonegoro Tamam Syaifuddin. Sutrisna menambahkan dalam hal ini Bupati Santoso dan mantan Bupati Nyoto telah melakukan pelanggaran terhadap konstitusi yakni UUD 1945 Pasal 33 yang mengamanatkan Negara untuk menguasai cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak.

Selain itu, menurut Sutrisna kontrak Blok Cepu juga bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Tak hanya itu, kontrak Blok Cepu juga bertentangan dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pembentukan Perseroan Daerah PT ADS pada Pasal 11 ayat (2) yang menyatakan bahwa perbandingan kepemilikan saham yang dimiliki Pemerintah Daerah harus lebih besar daripada kepemilikan saham yang dimiliki oleh Badan Usaha dan atau Perorangan.

"Dari pelanggaran konstitusi di atas, negara dalam hal ini Pemkab dan masyarakat Bojonegoro mengalami kerugian yang cukup besar, antara lain; Hak dividen tidak segera dapat diperoleh karena saham prioritas dimiliki oleh PT SER. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro tidak dapat mengendalikan PT ADS sebagai BUMD," pungkas Sutisna.