e-KTP tak boleh difotokopi, Komisi II DPR panggil Mendagri
Merdeka.com - Surat edaran Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi soal larangan memfotokopi dan menstaples e-KTP dinilai membingungkan masyarakat. Karenanya, Komisi II DPR berniat memanggil Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gaman Fauzi untuk mengklarifikasi larangan tersebut.
"Itu aneh, kok KTP enggak boleh difotokopi. Kita akan memanggil Mendagri untuk melakukan klarifikasi, sebenarnya kenapa kok enggak boleh difotokopi," kata Ketua Komisi II DPR Agun Gunanjar Sudarsa saat dihubungi, Rabu (8/5).
Rencananya, setelah masa reses berakhir, Komisi II DPR menjadwalkan pemanggilan Gamawan. Agun sendiri mengaku tidak mengetahui efek kerusakan bila e-KTP difotokopi.
Dia bahkan sering memfotokopi e-KTP untuk urusan administrasi. "Saya sudah sering fotokopi, untuk urusan Caleg, dan urusan lainnya. Makanya dampaknya sebenarnya apa kok enggak boleh fotokopi," lanjutnya.
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jelang Pencoblosan, Anies Berharap Tidak Ada Lagi Pelanggaran Etik
DKPP menyatakan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari melanggar etik.
Baca SelengkapnyaGanjar: KPU dan MK Langgar Etik, Apa yang Dibanggakan dari Proses Pemilu seperti Ini?
Putusan tersebut terkait pelanggaran kode etik dalam menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaGanjar: MK dan KPU Kena Etika, Apa yang Kita Banggakan pada Pemilu?
Soal hukuman apa yang paling tepat dijatuhi untuk pelanggaran tersebut, Ganjar mengaku belum tahu
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
FOTO: Sidang Pelanggaran Kode Etik KPU Terkait Penerimaan Gibran Jadi Cawapres Digelar DKPP, Beginilah Suasananya yang Dihadiri Saksi Ahli
Sidang dugaan pelanggaran kode etik KPU digelar Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
Baca SelengkapnyaHandphone Tiga Pimpinan DKPP Diretas
Namun mereka memutuskan untuk tidak melaporkan peristiwa itu ke kepolisian.
Baca SelengkapnyaPKS soal Putusan DKPP: Rakyat Tentu Tidak Ingin Orang yang Dipilih Bermasalah Etika
Dia meminta harus bisa dihentikan dan tidak menjadi tren.
Baca SelengkapnyaKomisioner KPU Diperiksa DKPP, Rekapitulasi Nasional Diskors Sementara
Pemeriksaan terkait dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu.
Baca SelengkapnyaGanjar: RUU Perampasan Aset Harus Segera Disahkan Karena jadi Tuntutan Rakyat
Ganjar menyebut RUU Perampasan Aset ini harus segera disahkan DPR.
Baca SelengkapnyaKomisi III DPR Minta Kejagung Tak Tutup Ada Tersangka Lain di Korupsi Kereta Besitang-Langsa
Modusnya, para pelaku melakukan korupsi dengan sengaja memecah proyek
Baca Selengkapnya