Follow
E-KTP belum tuntas, daftar pemilih Bupati Kediri terancam kacau
Merdeka.com - Jumlah pemilih dalam pilihan Bupati Kediri mendatang terancam amburadul sebab program E-KTP belum tuntas. Hal ini juga berpotensi dimanfaatkan oknum tertentu untuk berbuat curang dalam pilihan bupati 2015 mendatang.
Atas dasar tersebut Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kediri mendesak Pemkab Kediri segera menyelesaikan program E-KTP sebelum diterbitkan daftar penduduk potensial pemilih pemilu (DP4). Pasalnya data penduduk dalam E-KTP sebagai acuan utama untuk menentukan daftar pemilih tetap (DPT) pemilihan Bupati Kediri mendatang.
"Belum beresnya program E-KTP bisa memicu kerancuan data pemilih dan berpotensi menimbulkan kecurangan dalam Pilbub. Selain itu warga yang belum memiliki E-KTP bisa kehilangan hak pilih dalam pemilihan Bupati Kediri mendatang," terang Anggota KPU Kabupaten Kediri Syamsuri, Jumat (29/8).
Program E-KTP di Kabupaten Kediri sudah berlangsung sejak setahun lalu. Tetapi hingga kini banyak warga Kabupaten Kediri belum memiliki E-KTP meskipun mereka sudah melakukan rekam data.
(mdk/gib)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Implementasi layanan Identitas Kependudukan Digital (IKD) atau Digital ID sedang dipersiapkan pemerintah.
Baca Selengkapnya
DKPP menyatakan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari melanggar etik.
Baca Selengkapnya
DKPP diharapkan bisa bekerja secara lebih nyaman, melaksanakan tanggung jawab sepenuhnya,
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Kepala LKPP Hendrar Prihadi menyebut alokasi anggaran pada rencana umum pengadaan barang dan jasa setiap tahunnya mencapai Rp1.200 triliun.
Baca Selengkapnya
Jokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.
Baca Selengkapnya
tertib administrasi kependudukan perlu diberlakukan demi kepentingan masyarakat secara luas
Baca Selengkapnya
Jenderal Bintang Empat tersebut pun mewanti-wanti pentingnya menjaga kerukunan dan perdamaian selama proses pemilu.
Baca Selengkapnya
KPK mengajak seluruh masyarakat untuk terlibat dalam mengawal dan mengawasi proses hukum dalam penanganan kasus yang menjerat Eddy Hiariej.
Baca Selengkapnya
Bayu menjelaskan bahwa SPHP merupakan program pemerintah melalui Badan Pangan Nasional yang dilaksanakan oleh Bulog dalam rangka menjaga stabilitas harga beras.
Baca Selengkapnya