Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Dubes Jerman sowan ke ketua MK

Dubes Jerman sowan ke ketua MK Gedung Mahkamah Konstitusi. merdeka.com/Imam Buhori

Merdeka.com - Duta Besar (Dubes) Jerman, Georg Witschel berkunjung ke Mahkamah Konstitusi (MK). Kunjungan ini dimaksudkan untuk melanjutkan kerjasama antarlembaga pengadilan konstitusi di dua negara.

"MK adalah badan hukum, mereka sangat penting, sama pentingnya seperti pemerintah dan parlemen. Dan saya sebagai Dubes Jerman ingin menjalin kerjasama dengan mereka," ujar Witschel di Gedung MK, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta, Senin (29/4).

Witschel berharap, melalui pertemuan ini kerjasama yang sudah dijalin antara MK Jerman dengan MK RI dapat kembali dilanjutkan. "Saya berharap kerjasama yang sudah ada di antara dua MK dapat dilaksanakan tahun depan," kata dia.

Selanjutnya, Witschel menilai MK RI merupakan lembaga yang sangat dihormati baik di Indonesia maupun di luar negeri. Sehingga, menurut dia, sebuah kehormatan besar jika melanjutkan kerjasama dengan MK RI.

"MK RI memiliki kehormatan yang tinggi. Karena kerja profesional dan benar-benar netral dan sudah dibuktikan selama 10 tahun. Konsekuensinya, MK punya tempat di hati rakyat Indonesia," pungkas dia.

Dalam kunjungan ini, Witschel memberikan cinderamata berupa buku tentang seluk beluk Jerman dengan harapan Ketua MK Akil Mochtar dapat kembali berkunjung ke negaranya. Sedangkan Akil sendiri memberikan cinderamata berupa miniatur pedati sapi yang menunjukkan kekhasan daerah tertentu.

(mdk/lia)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Menaker Ida Fauziyah Kunjungi Thailand untuk Jajaki Kerja Sama di Bidang Ketenagakerjaan

Menaker Ida Fauziyah Kunjungi Thailand untuk Jajaki Kerja Sama di Bidang Ketenagakerjaan

Menaker Ida mengadakan pertemuan dengan Duta Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Thailand, Rachmat Budiman.

Baca Selengkapnya
Pejabat KKP Dituduh Terima Suap dari Perusahaan Jerman, Begini Respons Menteri Trenggono

Pejabat KKP Dituduh Terima Suap dari Perusahaan Jerman, Begini Respons Menteri Trenggono

Perusahaan asal Jerman dikabarkan menyuap pejabat Kementerian Kelautan dan Perikanan pada periode 2014-2018.

Baca Selengkapnya
Tangguh, Kekuatan Militer Indonesia Kalahkan Israel dan Jerman

Tangguh, Kekuatan Militer Indonesia Kalahkan Israel dan Jerman

Amerika Serikat Masih menjadi negara digdaya dengan kekuatan militer di peringkat pertama.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
JK: Pemilu di Indonesia Terumit di Dunia

JK: Pemilu di Indonesia Terumit di Dunia

"(Tim penyelenggara pemilu) iya karena rumitnya. Pemilu di Indonesia termasuk yang terumit di dunia," kata JK

Baca Selengkapnya
Menaker Ajak Mahasiswa Kolaborasi Wujudkan Indonesia Maju 2045

Menaker Ajak Mahasiswa Kolaborasi Wujudkan Indonesia Maju 2045

Kolaborasi dapat dilakukan, misalnya, melalui berbagai pelatihan yang difasilitasi negara,

Baca Selengkapnya
Menko PMK Jelaskan Maksud di Balik Kunjungan Kerja Jokowi Sekaligus Bagikan Bansos di Daerah

Menko PMK Jelaskan Maksud di Balik Kunjungan Kerja Jokowi Sekaligus Bagikan Bansos di Daerah

Muhadjir menjelaskan presiden juga mengundang masyarakat untuk bertemu dan berdialog.

Baca Selengkapnya
Menaker Apresiasi Pemerintah Jerman yang Minat dengan Tenaga Perawat Indonesia

Menaker Apresiasi Pemerintah Jerman yang Minat dengan Tenaga Perawat Indonesia

Saat ini Indonesia dalam tahap pengembangan SIPK dalam upaya meningkatkan partisipasi industri untuk memanfaatkannya.

Baca Selengkapnya
MK Buka Peluang Panggil 4 Menteri Jokowi jadi Saksi Sengketa Pilpres, Tapi Ada Syarat Khususnya

MK Buka Peluang Panggil 4 Menteri Jokowi jadi Saksi Sengketa Pilpres, Tapi Ada Syarat Khususnya

Keempat menteri Jokowi itu adalah Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Perdagangan Zu

Baca Selengkapnya
MK Putuskan Ambang Batas Parlemen 4 Persen Diubah Sebelum Pemilu 2029

MK Putuskan Ambang Batas Parlemen 4 Persen Diubah Sebelum Pemilu 2029

Hal ini tercantum dalam Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023 dari perkara yang diajukan oleh Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem).

Baca Selengkapnya