Merdeka.com - Dua warga Kecamatan Merigi Kelindang Kabupaten Bengkulu Tengah, yang tertembak saat unjuk rasa menolak aktivitas tambang batu bara di desa mereka masih menjalani perawatan di RSUD M Yunus Bengkulu. Dua korban yang masih menjalani perawatan itu bernama Marta Dinata dan Alimuan.

"Masih dirawat. Kemaren saya jenguk," kata Kapolda Bengkulu Brigjen Pol M Ghufron saat dihubungi merdeka.com, Senin (13/6).

Ghufron menampik kabar satu korban yang masih menjalani perawatan itu sempat mengalami kritis. Menurut dia, dua korban yang masih dirawat termasuk warga lain korban luka tembak itu hanya terkena peluru karet.

"Enggak itu kritis. Sadar semua kok cuma masih butuh perawatan," ujar Ghufron.

Sementara anak buahnya yang jadi korban dalam bentrokan tersebut juga masih menjalani perawatan di RSUD M Yunus Bengkulu. "Masih dirawat. Sekarang sudah sadar."

Bentrok berdarah antara ratusan warga menolak aktivitas tambang batu bara PT Citra Buana Seraya, Bengkulu, dengan aparat kepolisian terjadi pada Sabtu (11/6) siang. Delapan warga terkena tembakan dan seorang polisi mengalami luka serius akibat bentrokan itu.

"Selama tujuh hari ke depan, sebanyak 200 personel bersiaga di sini sampai kondisi benar-benar kondusif," kata Kapolda Bengkulu Brigjen Pol M Ghufron di sela meninjau lokasi bentrok di Desa Lubuk Unen kemarin.

Warga dari 12 desa di Kecamatan Sindang Merigi dan Kecamatan Sindang Kelingi, Bengkulu Tengah mencoba masuk ke kamp perusahaan yang berada di Desa Lubuk Unen Baru. Saat anggota polisi berupaya mengadang warga yang bergabung dalam Forum Rejang Gunung Bungkuk memasuki lokasi pertambangan, kericuhan pecah.

Akibatnya, dari catatan warga, delapan orang warga sipil tertembak di mana empat orang atas nama Marta Dinata (20) warga Desa Kembring, tertembak diperut hingga menembus. Yudi (28) warga Desa Kembring, tertembak di bagian perut. Alimuan (65) warga Desa Durian Lebar, tertembak di tangan, dan Badrin (45) warga Desa Durian Lebar tertembak di bagian leher dan paha.

Korban jatuh tidak hanya dari pihak warga, seorang anggota polisi juga mengalami luka cukup serius dan masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Bhayangkara. Meski dalam peristiwa tersebut sejumlah warga tertembak, Kapolda menilai tindakan para personel kepolisian sudah sesuai prosedur.

"Nanti akan didalami bagaimana kericuhan bisa pecah, kepolisian punya rekaman video," ucapnya.

Penolakan warga 12 desa terhadap aktivitas pengerukan batu bara di wilayah itu sudah berlangsung cukup lama. Pada April 2016, ratusan warga sudah mendatangi kantor bupati setempat untuk meminta pemerintah menutup pertambangan itu.

"Kami khawatir dampak galiannya akan merusak kebun dan membuat desa kami ambles," kata Ketua Forum Rejang Gunung Bungkuk, Nurdin.

Menurut Nurdin, wilayah Bengkulu yang rawan gempa semakin membuat warga khawatir dengan pengeboran yang dinilai akan mempengaruhi struktur tanah di wilayah mereka. Koalisi organisasi masyarakat nonpemerintah Bengkulu dalam keterangan tertulis menjelaskan, Alimuan salah satu korban menjelaskan kronologi Kejadian.

"Aksi warga kali ini karena beberapa kali aksi tidak ada tanggapan dari Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah. Sebelumnya Koordinator Forum Anak Rejang Gunung Bungkuk dipanggil sama pihak pemerintah, katanya hari ini itu bupati mau datang dan memutuskan apakah tambang dilanjutkan atau tidak."

"Ketika warga datang ke lokasi PT CBS sudah banyak polisi, Brimob, dan tentara yang jaga. Aparat yang berjumlah 500 orang lebih bersenjata lengkap. Brimob jaga di bagian depan, dekat pagar dengan senjata peluru karet, dan gas air mata. aparat jaga di barisan kedua, dekat tebingan di lokasi. Saya dibarisan tengah dengan beberapa korban yang lainnya."

"Saya tidak begitu tahu apa yang terjadi di depan, tiba-tiba chaos. Marta Dinata korban pertama yang tertembak oleh polisi yang berada di belakang Brimob. aparat yang menggunakan peluru tajam, makanya sampai menembus perut Marta Dinata," terangnya.

Kasrawati juga menjelaskan kronologi perjuangan yang telah dilakukan warga.

Pada saat pertemuan di Badan Lingkungan Hidup Provinsi Bengkulu pada tanggal 15 Januari yang lalu, warga sudah mengatakan menolak. Walaupun ada tiga kades yang setuju, itu pun karena desa mereka dianggap jauh dari lokasi pertambangan underground.

Tanggal 7 Mei 2016 warga melakukan aksi dengan jumlah 1.300 orang. Aksi memasang tombak dengan bendera dan plakat yang bertuliskan "masyarakat menolak sistem underground" sebagai simbol penolakan.

Tanggal 6 Mei 2016 pihak BLH provinsi turun ke lokasi untuk melihat kondisi lapangan dan lobang tambang yang tidak direklamasi yang mengakibatkan satu korban anak meninggal dunia. Pihak BLH berjanji akan memberikan keputusan apakah tambang tetap beroperasi atau tidak, dengan deadline waktu tanggal 4 Juni 2016.

Ada beberapa tuntutan yang disampaikan warga, salah satu poinnya jika pemerintah tidak memihak warga dengan mencabut izin tambang, warga akan turun untuk aksi kembali.

Hingga tanggal 4 Juni tidak ada kabar dari pemerintah. Warga mendapat informasi pada tanggal 5 kalau hasil dari perjanjian tersebut pemerintah tidak memihak warga dengan tetap melanjutkan pertambangan.

Tanggal 10 Juni Nurdin, dipanggil pihak kepolisian sekaligus mengantarkan surat pemberitahuan demo tanggal 10 Juni 2016. Hingga pukul 24.00 WIB, Nurdin baru kembali. Kepolisian menyampaikan warga kiranya mau menahan aksi hingga minggu depan, tetapi Nurdin tidak dapat mengambil keputusan.

Esok harinya, warga melakukan aksi di lokasi PT CBS dengan melibatkan kurang lebih 500 orang. Warga dijanjikan bahwa pukul 10.00 WIB akan ada pejabat yang datang. Setibanya di lokasi sudah banyak aparat kepolisian, Brimob dan tentara yang menjaga lokasi.

Akhirnya warga yang berasal dari 12 desa, Desa Susup, Penembang, Lubuk Unem 1 dan 2, Taba Durian Sebakul, Talang Ambung, Raja Sesi 1 dan 2, Kombring 1 dan 2, Taba Gematung, dan Durian Lebar berhamburan kedua arah yaitu arah Susup, satu lagi arah Lubuk Unen. Warga yang berlari ke arah Lubuk Unen diduga yang banyak menjadi korban penembakan aparat. Dalam insiden tersebut, satu sepeda motor warga juga terbakar.