Merdeka.com - KPK resmi mengumumkan status tersangka terhadap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik. Jero disangkakan melakukan tindak pidana korupsi terkait dengan pengadaan proyek di Kementerian ESDM pada 2011-2013.

"Bahwa sudah dikeluarkan surat perintah penyidikan per tanggal 2 September 2014, peningkatan status menjadi penyidikan atas nama tersangka JW dari Kementerian ESDM," kata Wakil Ketua KPK Zulkarnain saat jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (3/9) kemarin.

Jero dikenakan pasal Pasal 12 huruf e atau Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi Juncto 421 KUHP.

Sementara Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto menjelaskan, usai resmi menjabat menteri ESDM pada 2011, Jero diduga memeras demi memenuhi kebutuhan operasional kementerian.

"Dana untuk operasional menteri yang besar. Untuk mendapat dana yang lebih besar dari yang dianggarkan, dimintalah dilakukan beberapa hal kepada orang di kementerian itu," kata Bambang.

Bambang mencontohkan, beberapa hal yang diminta Jero misalnya peningkatan atau pendapatan dari 'kick back' (suap) berbagai pengadaan di Kementerian ESDM. "Misalnya lagi pengumpulan dari rekanan dari dana penggunaan terhadap program-program tertentu, atau misalnya dilakukan beberapa kegiatan yang sesungguhnya rapat-rapat fiktif," papar Bambang.

Bambang mengatakan dana yang didapat itu diduga dari penyalahgunaan kewenangan Jero sebagai menteri. "Jumlahnya sekitar Rp 9,9 miliar," kata Bambang.

Status tersangka Jero ini seolah menjadi kado pahit bagi Presiden SBY di akhir masa jabatannya pada 20 Oktober mendatang. Jero menjadi menteri aktif ketiga yang menjadi tersangka di KPK setelah sebelumnya Menteri Agama Suryadharma Ali dan Menteri Pemuda dan Olah Raga Andi Alifian Mallarangeng.

Bagi Partai Demokrat, kasus ini menjadi pukulan terbaru setelah sejumlah kadernya tersangkut kasus korupsi. Di kalangan petinggi partai, Jero Wacik merupakan salah satu nama yang memiliki posisi penting yakni sekretaris Majelis Tinggi. Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat adalah SBY. Artinya, Jero selama ini merupakan orang kepercayaan SBY.

Sebelum berkiprah di Partai Demokrat, Jero Wacik merupakan pengusaha pariwisata yang dikenal di Bali. Lulusan teknik mesin ITB dan Fakultas Ekonomi UI itu pernah berkarier di perusahaan otomotif hingga mencapai posisi yang lumayan penting. Pada Pemilu 2004, Jero menjadi salah salah satu caleg Partai Demokrat yang lolos ke Senayan dari dapil Bali. Sebulan menjadi anggota DPR, Jero kemudian dipercaya Presiden SBY untuk menduduki pos menteri kebudayaan dan pariwisata.

Lima tahun jabatan itu diembannya di Kabinet Indonesia Bersatu I. Posisi Jero di partai pun perlahan naik. Dari wakil sekjen hingga menjadi sekretaris Majelis Tinggi.

Jelang akhir masa jabatannya sebagai menbudpar di 2009, Jero mundur karena terpilih ke Senayan sebagai anggota DPR. Namun dia kemudian mundur karena Presiden SBY kembali menunjuknya untuk menjadi menteri kebudayaan dan pariwisata di Kabinet Indonesia Bersatu II.

Saat reshuffle kabinet tahun 2011, Jero salah satu menteri yang mendapat 'promosi'. Dia ditunjuk menggantikan Darwin Zahedy Saleh sebagai menteri ESDM. Banyak yang meragukan kapasitas Jero memimpin kementerian penting itu.

Penyelidikan terkait proyek pengadaan di Kementerian ESDM ini merupakan hasil pengembangan proses penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan di Sekretariat Jenderal ESDM yang menjerat mantan Sekretaris Jenderal ESDM Waryono Karno.

Usai dimintai keterangan KPK beberapa waktu lalu, Jero mengaku diajukan pertanyaan seputar dana operasional menteri (DOM). KPK menduga ada penyalahgunaan DOM di Kementerian ESDM. Indikasi penyelewengan itu muncul setelah KPK menemukan adanya perintah Jero kepada Waryono Karno saat Waryono masih menjabat sekretaris jenderal untuk 'memainkan' anggaran di Kementerian ESDM.

Nasib Jero Wacik seolah mengulangi apa yang dialami mantan Menpora Andi Mallarangeng yang kini harus menjalani masa hukuman 4 tahun penjara. Andi merupakan salah satu orang kepercayaan Presiden SBY sejak periode pertamanya menjabat. Andi Mallarangeng bersama Dino Patti Djalal adalah dua juru bicara kepresidenan periode 2004-2009.

Karier Andi meroket ketika menjadi menpora di Kabinet Indonesia Bersatu II. Di Partai Demokrat, posisinya juga penting, sekretaris Majelis Tinggi. Bahkan Andi merupakan calon yang direstui SBY untuk menjadi ketua umum dalam Kongres Demokrat di Bandung pada tahun 2010. Namun dia kalah bersaing dengan Anas Urbaningrum yang dipilih peserta kongres.

Nasibnya berbalik ketika pada Desember 2012 ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana korupsi terkait pembangunan pengadaan sarana dan prasarana Pusat Pendidikan, Pelatihan, Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang tahun anggaran 2010-2012. Andi pun langsung menyatakan mundur dari jabatannya selang sehari setelah pengumuman itu.

Setelah melalui rangkaian persidangan Andi dinyatakan terbukti menyalahgunakan wewenang sehingga menguntungkan diri sendiri dengan melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jakarta sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.