DRPD Jatim laporkan pencemaran pabrik gula ke Dahlan Iskan

Merdeka.com - Ketua DPRD Jawa Timur, Imam Sunardhi meradang. Hal ini terkait tidak ada itikat baik pihak PTPN X untuk melakukan perbaikan Instalasi Pengolahan Limbah (IPAL) Pabrik Gula (PG) Gempolkerep, yang telah mencemari Kali Surabaya.

Sunardhi menegaskan, kalau dia akan secepatnya mengirim surat kepada Gubernur Jawa Timur, Soekarwo dan Menteri BUMN, Dahlan Iskan.

Sebab pasca sanksi yang dijatuhkan Pemprov Jawa Timur kepada PG Gempolkerep, yang menjadi gantungan hidup ribuan petani tebu di wilayah Jombang, Mojokerto dan Lamongan itu, PTPN X sebagai instansi struktural PG Gempolkrep tidak memberikan solusi kepada para petani agar tebunya tetap bisa digiling.

"Harusya PTPN X melakukan tugasnya, yaitu melakukan perbaikan terhadap manajemen pabrik. Jangan sampai munculnya masalah, karena tidak ada peran PTPN  X untuk melakukan pembenahan IPAL di PG Gempolkrep," kata Imam Sunardhi dengan nada kesal, Rabu (25/7).

Lebih jauh polititikus asal Partai Demokrat itu menjelaskan, seharusnya PTPN X memiliki kewenangan terhadap kinerja PG Gempolkrep untuk bisa menyelesaikan persoalan yang ada. Dan PTPN X tidak boleh cuci tangan. “Sebab semua permasalahan yang terjadi di PG, menjadi tanggung jawab PTPN X tersebut,” tegas Imam.

Upaya mengadukan persoalan PG Gempolkrep ke Kementerian BUMN, masih menurut Imam, harus dilakukan secepatnya. "Ini masalah serius, jangan sampai kebijakan yang dilakukan merugikan kepentingan petani. Di sisi lain, buruknya IPAL malah merugikan masyarakat di sepanjang Kali Surabaya."

Mantan ketua DPD PD Jawa Timur itu, juga menegaskan kebijakan Gubernur Jatim, Soekarwo, untuk menghentikan produksi PG Gempolkrep sampai ada upaya perbaikan  IPAL pabrik yang berlokasi di Mojokerto itu, harus di dukung penuh. "Ini merupakan kewenangan seorang kepala daerah untuk melindungi masyarakatnya. Sebab, dengan masuknya limbah PG Gempolkrep ke perairan Kali Surabaya, akan berdampak pada kondisi kesehatan masyarakat yang selama ini mengkonsumsi Kali Surabaya untuk air minum," terang dia.

Terpisah, Ketua Komisi B DPRD Jawa Timur, Agus Dono juga mendesak PTPN X untuk segera menyelesaikan masalah tersebut. Apalagi keuntungan yang mereka peroleh selama ini cukup besar sebagai produsen gula. Bahkan, politisi asal Fraksi Partai Demokrat ini menengarai, adanya sikap sengaja cuci tangan pihak PTPN X, sebagai realisasi dari keinginan perusahaan berplat merah itu untuk terus melakukan impor gula.

Indikasi ini terlihat tidak ada upaya PTPN X menyelesaikan permasalahan petani tebu yang selama ini memasok tebu di PG Gempolkrep, termasuk melakukan upaya pendampingan kepada PG Gempolkrep untuk memperbaiki IPAL.

"Kami khawatir tidak segera diperbaikinya IPAL PG Gempolkrep itu bagian dari strategi supaya PTPN X, untuk bisa impor gula. Kalau begitu kan petani tambah susah," pungkasnya. (mdk/ian)