Draf RKUHP Belum Dikirim ke DPR, Wamenkumham: Masih Banyak Typo
Merdeka.com - Wakil Menteri Hukum dan HAM Eddy OS Hiariej mengatakan bahwa pihaknya belum menyerahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) ke DPR. Sebab, di dalam draf tersebut masih banyak salah ketik atau typo.
"Mengapa kita belum serahkan? Itu masih banyak typo. Kita (masih) baca," kata Eddy, saat diwawancarai di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (22/6).
Eddy menjelaskan, bahwa permasalahan salah ketik atau typo tergolong vital karena mempengaruhi makna dari pasal-pasal terkait. Dan draf tersebut juga masih dalam tahap penyempurnaan oleh pemerintah.
"Misalnya, ketentuan pasal 460. Misalnya kalimatnya sebagaimana dalam pasal merujuk ke atas, nomornya kan berubah. Nah kayak gitu," paparnya.
Saat ini juga, tim penyusun masih menyelaraskan pasal-pasal atau batang tubuh dengan bagian penjelasan.
"Belum lagi harus mensinkronkan antara batang tubuh dan penjelasan," ucap Eddy.
Tak hanya itu, Eddy menegaskan, bahwa draf RKUHP hingga kini belum bisa diakses oleh publik. Sebab, draf tersebut harus terlebih dahulu diterima secara resmi oleh DPR dari pemerintah.
"Kita akan kasih ke DPR baru dibuka. DPR terima secara resmi, baru kita buka begitu memang prosedurnya," tegasnya.
(mdk/rhm)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Akibatnya, kebocoran infomasi kerap membuat gagal operasi tangkap tangan (OTT).
Baca SelengkapnyaMahfud menegaskan hak angket diwacanakan TPN Ganjar-Mahfud tidak gembos.
Baca SelengkapnyaKedua pengaduan itu telah dilaporkan ke Bawaslu RI pada 19 Februari 2024 dan dibalas pada 22 Februari 2024, dengan status laporan tidak memenuhi syarat materil.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Gempa di Sumedang berdampak pada terowongan kembar yang berada di Tol Cisumdawu.
Baca SelengkapnyaAri menjelaskan baik dari kubu 01 dan 03, sama-sama menemukan fakta.
Baca SelengkapnyaJuru Bicara TPN Ganjar-Mahfud Siti Rahmayanti Badjeber mengatakan masyarakat harus melihat rekam jejak dan pengalaman ketika memilih pemimpin.
Baca SelengkapnyaBawaslu dianggap tidak transparan dan tidak profesional dalam menjalankan tugas
Baca SelengkapnyaAda seorang wanita yang sedang menyebrang jalan dari barat menuju timur. Sehingga, korban pun tertabrak.
Baca SelengkapnyaKetua Komisi X DPR RI Syaiful Huda meminta Kemendikbudristek menyelesaikan kasus TPPO Mahasiswa magang ke Jerman.
Baca Selengkapnya