Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

DPRD kritik Pemkot Surabaya tak serius bangun jalan lingkar luar barat

DPRD kritik Pemkot Surabaya tak serius bangun jalan lingkar luar barat Ketua Komisi C DPRD Surabaya Syaifuddin Zuhri. ©2017 merdeka.com/moch andriansyah

Merdeka.com - Dinilai kurang serius menangani proyek Jalan Lingkar Luar Barat (JLLB), Komisi C DPRD Surabaya, Jawa Timur kritisi Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Padahal dari sisi anggaran, Pemkot Surabaya sudah menyiapkan Rp 55 miliar dari APBD tahun 2018 untuk pembebasan lahan.

Namun, hingga jelang akhir tahun 2017 ini, ternyata belum ada koordinasi antar OPD untuk segera merealisasikan jalan sepanjang 18 kilometer yang bertujuan untuk mengurangi kemacetan.

Belum adanya koordinasi ini, diketahui saat Komisi C menggelar hearing bersama OPD terkait dan sejumlah pengembang, Kamis (21/12). "Setelah saya tanya usulan dari wali kota (Tri Rismaharini) itu belum digarap dengan baik oleh jajaran di bawahnya," ungkap Ketua Komisi C, Syaifuddin Zuhri.

Politikus asal PDIP ini mengatakan, dari 450 persil lahan yang menjadi tanggungan Pemkot Surabaya untuk dibebaskan, baru 140 persil-nya yang sudah dibebaskan. Sehingga, target penyelesaian JLLB diperkirakan sulit terealisasi. "Tampaknya masih sulit bisa direalisasikan dalam waktu dua atau tiga tahun ke depan," keluhnya.

Dengan kondisi ini, politikus akrab disapa Kaji Ipuk ini berharap, OPD terkait seperti Dinas PU Bina Marga, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang, serta Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) bisa segera melakukan koordinasi.

Selain itu, dinas juga harus memiliki data jumlah pengembang yang terlibat dalam penyelesaian proyek JLLB. "Apalagi JLLB juga menghubungkan kawasan stadion Gerola Bung Tomo (GBT) yang sering padat penonton sepakbola," tandasnya.

Kembali Syaifuddin menjelaskan, proyek JLLB yang menghubungkan Lakasantri hingga Romokalisari itu, telah dianggarkan Rp 55 miliar untuk pembebasan persil lahan di tahun 2018. Di sisi lain, dinas juga harus bisa mengajak kerja bareng agar pengembang turut serta membangun jalan. "Biar segera tuntas. Karena rencana JLLB sudah sejak 2014," katanya.

Senada, anggota Komisi C DPRD Surabaya, Riswanto mengatakan, koordinasi antar dinas harus dilakukan karena kebutuhan JLLB sangat mendesak. "Saat ditanya data belum lengkap itu kan menandakan kurang ada komunikasi untuk menyelesaikan JLLB," keluh Riswanto.

Sementara Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang, Ery Cahyadi mengatakan, ada 10 pengembang yang nantinya terlibat dalam pembangunan JLLB.

"Delapan pengembang di bawah naungan Citra Land dan dua lainnya, masing-masing milik Bumi Serpong dan Mitra Karya. Kita terus lakukan komunikasi untuk bantu dinas terkait selesaikan JLLB," tandas Ery.

(mdk/bal)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Terungkap, Ini Tujuan di Balik Kebijakan Pemprov DKI Naikkan Pajak BBM

Terungkap, Ini Tujuan di Balik Kebijakan Pemprov DKI Naikkan Pajak BBM

Luhut mengatakan, pemerintah saat ini masih terus mengkaji mana jalan terbaik untuk bisa memitigasi polusi udara.

Baca Selengkapnya
LMAN Salurkan Rp18,2 Triliun untuk Pengadaan Lahan Proyek Strategis Nasional di 2023

LMAN Salurkan Rp18,2 Triliun untuk Pengadaan Lahan Proyek Strategis Nasional di 2023

Ada tiga sektor tertinggi atas realisasi pengadaan lahan di tahun 2023 yaitu jalan tol, sumber daya air dan perhubungan.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Terapkan Pembatasan Angkutan Barang saat Libur Lebaran, Ini Ruas Jalan yang Dibatasi

Pemerintah Terapkan Pembatasan Angkutan Barang saat Libur Lebaran, Ini Ruas Jalan yang Dibatasi

Pemerintah mengeluarkan SKB tentang pengaturan pembatasan operasional angkutan barang selama libur Lebaran.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Rugikan Negara Rp1,3 Triliun, 6 Tersangka Korupsi  Pembangunan Jalur KA Besitang-Langsa Ditahan

Rugikan Negara Rp1,3 Triliun, 6 Tersangka Korupsi Pembangunan Jalur KA Besitang-Langsa Ditahan

Kejaksaan Agung menetapkan enam tersangka korupsi proyek pembangunan jalur kereta api Besitang-Langsa pada Balai Teknik Perkeretaapian Medan tahun 2017-2023.

Baca Selengkapnya
Warga Depok Teriak, Proyek Jembatan Mampang Tak Kunjung Selesai Bikin Macet Makin Menggila

Warga Depok Teriak, Proyek Jembatan Mampang Tak Kunjung Selesai Bikin Macet Makin Menggila

Dampak lain dari proyek itu adalah bangunan masjid yang ikut retak.

Baca Selengkapnya
Polisi Balok Satu Tipu Teman SMA Janjikan Proyek Pengerasan Jalan, Kerugian Rp225 Juta

Polisi Balok Satu Tipu Teman SMA Janjikan Proyek Pengerasan Jalan, Kerugian Rp225 Juta

Ketua majelis hakim Budiman Sitorus menunda sidang pekan depan dengan agenda keterangan saksi

Baca Selengkapnya
Pemudik Diprediksi Meningkat, Polda Jabar Siapkan Skema One Way dan Contra Flow

Pemudik Diprediksi Meningkat, Polda Jabar Siapkan Skema One Way dan Contra Flow

Pihak Kepolisian dan Pemprov Jawa Barat menyiapkan petugas, sarana prasarana, hingga rekayasa lalu lintas mengantisipasi peningkatan pemudik Lebaran 2024.

Baca Selengkapnya
Menteri ATR/BPN dampingi Presiden Jokowi Bagikan 2.000 Sertifikat PTSL dan Redistribusi Tanah di Cilacap

Menteri ATR/BPN dampingi Presiden Jokowi Bagikan 2.000 Sertifikat PTSL dan Redistribusi Tanah di Cilacap

Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa sertipikat tanah merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah.

Baca Selengkapnya
KPK Temukan Dugaan Titipan Proyek Bandung Smart City, Empat Anggota DPRD Diperiksa

KPK Temukan Dugaan Titipan Proyek Bandung Smart City, Empat Anggota DPRD Diperiksa

KPK menetapkan tersangka-tersangka baru dari jajaran eksekutif pemerintah hingga DPRD Bandung.

Baca Selengkapnya