DPRD Jatim protes kebijakan mendagri tunda Pilkada

Merdeka.com - Penundaan pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) di 43 wilayah oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Gamawan Fauzi, masih memicu kontroversi di Jawa Timur. Kebijakan itu dinilai merugikan banyak pihak.

Seperti diketahui, penundaan Pemilukada di berbagai daerah di Indoensia ini, juga berimbas di Jawa Timur yang bakal menggelar Pemilihan Gubernur (Pilgub) di bulan September 2013.

Namun, dengan alasan Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pilpres 2014, Mendagri mengeluarkan kebijakan, menunda semua agenda Pemilukada di 43 daerah hingga 2015 atau sesudah pelaksanaan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014.

Menyikapi wacana ini, di kalangan anggota DPRD Jawa Timur, terjadi pro kontra. Ketua Fraksi Hanura, Damai Kuswanto menyatakan secara tegas, pihaknya tidak setuju jika Pilgub Jawa Timur ditunda hingga 2015. Alasannya, penundaan itu sama halnya melanggar undang-undang. Hal itu didasarkan pada berakhirnya masa jabatan Gubernur Jawa Timur pada Februari 2014.

"Fraksi Hanura Damai tidak sepakat Pilgub ditunda dan harus kami tolak keputusan kurang populis tersebut," tegas Kuswanto.

Berbeda dengan Wakil Ketua Komisi A DPRD Jawa Timur, Kusnadi. Dia lebih santai menyikapi keputusan Mendagri ini. Menurutnya, penundaan Pilgub dari sisi politis jelas akan menguntungkan partai-partai pemenang Pileg 2014 mendatang. Sebab, mereka bisa mengusung calon gubernur dan kemungkinan akan menang.

"Kami tidak ada masalah dengan penundaan itu. Sebab, PDIP selalu siap. Mau dipilih dewan atau pilihan langsung tidak masalah, sebab kami sudah memiliki strategi untuk pemenangan Pilgub Jatim mendatang," terang Sekretaris DPD PDIP Jawa Timur itu.

Sementara Ketua Komisi A, Sabron Djamil Pasaribu dengan tegas mengaku menolak kebijakan yang dinilai kurang populis tersebut. Menurutnya, jika Pilgub ditunda, akan ada pejabat sementara (Pjs), dan jabatan 1,5 tahun itu terlalu lama untuk dipegang seorang Pjs.

"Hal itu bisa berdampak pada kondisi Jatim dari berbagai aspek. Untuk menindaklanjuti penundaan Pilgub Jatim, pihaknya dalam waktu dekat akan berkonsultasi ke Kemendagri. Jika alasan yang disampaikan pemerintah pusat dianggap tidak rasional dan menyalahi undang-undang, tentu kami akan tolak," ancam politisi asl Partai Golkar Jawa Timur ini.