Merdeka.com - DPRD Jatim berencana memanggil paksa Bupati Jember Faida, lantaran sudah tiga kali diundang di rapat pembahasan tambang namun tidak hadir. Menyikapi rencana tersebut, Faida menanggapi bahwa hal itu tidak mendasar.

"Wacana pemanggilan paksa itu tidak memiliki dasar dari aspek ketatanegaraan atau perundang-undangan. Itu tidak ada aturannya dan DPRD sudah tahu kok," kata Faida usai menghadiri pelantikan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Jember di aula Ahmad Zaenuri Universitas Muhammadiyah Jember, Jumat (29/4) malam. Demikian tulis Antara.

Faida justru menilai selama ini media massa tidak menjalankan tugas jurnalistiknya dengan benar. "Ini mau saya jawab jujur atau lebih seru karena media sekarang ini sukanya membalikkan fakta," tuturnya.

Dia menjelaskan alasan tidak hadir sebanyak tiga kali berturut-turut dalam rapat Panitia Khusus (Pansus) Tambang di DPRD Jatim, karena ada undangan sangat mendadak.

"Surat undangan yang pertama datang pukul 11.00 WIB, sedangkan acara dimulai pukul 13.00 WIB, kemudian undangan yang kedua, saya sudah mewakilkan kepada tim yang membawa data pertambangan di Jember," kata mantan Direktur Rumah Sakit Bina Sehat Jember tersebut.

Alasan ketidakhadirannya pada undangan Pansus Tambang ketiga, yakni karena surat perintah dari Gubernur Jatim Soekarwo agar Faida mengikuti pelatihan di Kementerian Dalam Negeri di Jakarta.

"Mengenai berita tentang Ketua DPRD Kabupaten Jember diusir dari rapat Pansus Tambang DPRD Jatim, saya sudah ngobrol sama Pak Thoif (Ketua DPRD Jember). Itu bukan diusir kok," ujarnya.

Sementara itu, Thoif menuturkan bahwa komunikasi yang dibangun oleh Bupati Jember yang baru ini kurang baik.

"Kami berharap ada sinergi antara pemkab dan DPRD Jember maupun lembaga yang berada di atasnya. Seharusnya harus ada komunikasi dengan saya jika memang tidak bisa hadir rapat," tuturnya.

Bahkan, pada undangan kedua, lanjut Thoif, Bupati hanya mewakilkan kepada Kepala Bidang dari Disperindag dan ESDM Jember, padahal seharusnya kalau tidak hadir bisa diwakili wakil bupati atau minimal Plt Sekretaris Kabupaten Jember.

Sebelumnya, Ketua Pansus Tambang DPRD Kabupaten Jatim Ahmad Hadinudian mengatakan bahwa pihaknya akan berkoordidnasi dengan Pemprov dan Polda Jatim untuk teknis pemanggilan paksa terhadap Bupati Jember itu.

"Bupati Jember sudah tiga kali mengabaikan panggilan Pansus Tambang DPRD Jatim tanpa ada alasan yang jelas. Ini seperti mengabaikan dan melecehkan kelembagaan DPRD Jatim," katanya.

Berdasarkan Undang-Undang nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD Pasal 361 Ayat (1), (2), dan (3) menyebutkan bahwa absennya pejabat pemerintah sebanyak tiga kali beruntun tanpa adanya alasan yang jelas, DPRD dapat melakukan pemanggilan paksa dengan melibatkan aparat kepolisian.