Merdeka.com - Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi melarang alokasi anggaran untuk dana bantuan dana haji di DKI Jakarta dalam APBD tahun 2013. Namun, DPRD meminta Pemprov DKI tetap menganggarkan alokasi dana bantuan jamaah haji.

"Kami juga meminta Mendagri mencabut larangan penggunaan alokasi anggaran tersebut. Toh dalam urusan agama, Pemprov DKI sudah banyak memberikan bantuan seperti pembangunan masjid dan mushala. Tapi justru masalah kemanusiaan seperti ini malah dihapuskan," ujar Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana di Gedung DPRD Jakarta, Selasa (20/3).

Menurutnya, bantuan dana yang diberikan untuk jamaah haji Jakarta sudah sejak tahun 2009 dianggarkan dalam APBD DKI setiap tahun. Pasalnya, berdasarkan Undang-Undang (UU) tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Haji, pemerintah daerah diizinkan memberikan bantuan dan melayani jamaah haji asal daerahnya.

"Membantu jamaah haji dalam bentuk katering dan transportasi dalam menjalankan ibadah haji di Mekkah sudah merupakan tradisi yang cukup panjang. Seluruh jamaah haji merasa puas dengan layanan Pemprov DKI yang menjamin keselamatan dan kesehatan mereka dalam beribada. Lalu sekarang kenapa dihentikan karena bukan urusan otonomi daerah," jelasnya.

Politikus PKS ini mengaku tahun lalu anggaran bantuan untuk jamaah haji kloter Jakarta berupa katering dan transportasi sekitar Rp 16 miliar. Tahun ini dianggarkan sebesar Rp 17,9 miliar, yaitu untuk katering sebesar Rp 15,2 miliar dan transportasi sebesar Rp 2,7 miliar.

"Kalau pun Gubernur DKI sudah mencoret dari APBD penetapan, dana tersebut dianggarkan kembali dalam APBD Perubahan," tandasnya.