Follow
DPR usul penambahan aparat untuk amankan Pilkada Papua
Merdeka.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Priyo Budi Santoso memandang perlu dilakukan penambahan personel keamanan gabungan, menjelang pelaksanaan Pilkada Papua 1 Juli mendatang.
"Untuk jaga-jaga perlu disiapkan. Kemungkinan untuk ready for use, polisi dan TNI perlu siaga," kata Priyo kepada wartawan saat menghadiri rapat pimpinan nasional Partai Golkar di hotel Aston, Bogor Jawa Barat, Jumat (29/6).
Dengan demikian, pelaksanaan Pilkada Papua diharapkan berjalan kondusif. Rakyat merasa aman ketika pergi ke tempat pemilihan, menjalankan kewajibannya sebagai warga negara memilih tokoh yang dianggap bisa membawa aspirasi rakyat.
Selain diharapkan dapat menjaga keamanan, Priyo juga berharap aparat gabungan bersikap tegas kepada setiap pihak yang mencoba mengancam kedaulatan maupun kebebasan bangsa.
"Tegas saja, ditindak kalau ada yang melanggar aturan hukum. Harus ada warning di awal," tegasnya.
(mdk/did)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Kenaikan perolehan suara ini karena PSI dianggap menjadi partai yang toleran dan representasi dari Presiden Joko Widodo.
Baca Selengkapnya
Plt Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono menggelar konsolidasi bersama kader dan Caleg di Nabire Papua.
Baca Selengkapnya
Cerita Prabowo Subianto saat masih menjadi Danjen Kopassus dan memimpin operasi penting di Papua.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Polda Papua juga akan menambah personel Brimob di sejumlah daerah guna memperkuat pengamanan, khususnya pada lima daerah yang menjadi fokus utama.
Baca Selengkapnya
Seperti diketahui, teror KKB tak pernah berhenti. Tak hanya menyasar personel Polri dan prajurit TNI yang bertugas. Mereka juga melukai warga sipil.
Baca Selengkapnya
Prabowo menekankan bahwa tidak pernah menutupi apa pun dari rakyat.
Baca Selengkapnya
Jokowi juga memuji sejumlah peralatan media yang diklaim tercanggih yang terpasang di dalamnya.
Baca Selengkapnya
Plt Ketum PPP Muhamad Mardiono memaparkan program 17 juta lapangan kerja Ganjar-Mahfud kepada milenial Papua.
Baca Selengkapnya
KPU mengakui, sejumlah provinsi di Papua belum terjadwal untuk diplenokan dalam rapat rekapitulasi hasil Pemilu 2024 tingkat nasional.
Baca Selengkapnya