Merdeka.com - Wakil Ketua DPR, Pramono Anung, telah menerima surat resmi pemberhentian Akil Mochtar secara tidak terhormat dari Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai hakim dan ketua MK. Akil diberhentikan karena menjadi tersangka kasus suap pengurusan sengketa Pilkada di MK.

"Kalau sebelumnya kan dari pihak MK saja, nah kalau ini dari DPR. Sudah diterima hari ini," kata Pramono di Kompleks Parlemen (2/11).

Pramono menambahkan, DPR sebagai lembaga yang turut menyeleksi Hakim MK punya tanggung jawab moral untuk mengetahui perkembangan MK yang kini tengah mendapatkan sorotan publik pasca penetapan Akil Mochtar sebagai tersangka. Proses pemecatan, kata dia, akan diteruskan ke Komisi III DPR.

"Bagaimanapun DPR kan ikut menyeleksi hakim MK, setelah surat keputusan itu diterima nanti akan diproses di Komisi III," tandasnya.

Sebelumnya, pada 1 November 2013, Akil Mochtar diberhentikan secara tidak terhormat oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MK) karena dinilai telah melakukan pelanggaran kode etik sebagai hakim konstitusi.