Merdeka.com - Wakil Ketua Komisi X DPR Abdul Fikri Faqih menyayangkan kamus kontroversial terbitan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) berjudul Kamus Sejarah Indonesia Jilid I dan II tetap beredar, bahkan diperjualbelikan di toko daring.

“Padahal kata Mas Menteri (Nadiem Makarim) dan Dirjen Kebudayaan sudah ditarik, tapi percuma karena sudah beredar di masyarakat, kecuali dilarang,” ujar Fikri dalam keterangan tertulisnya dilansir Antara, Jumat (22/4).

Dia mengatakan Kamus Sejarah Indonesia Jilid I dan II terbitan Kemendikbud tersebut mudah ditemui di toko daring semudah mengklik di mesin pencari di internet.

“Jadi ini seperti mau menghapus kesalahan, tapi dosanya terlanjur menjalar ke mana-mana,” kata dia lagi.

Dia meminta Mendikbud Nadiem segera melarang peredaran Kamus Sejarah tersebut agar tidak kembali membuat kegaduhan.

“Segera larang peredarannya, karena sangat meresahkan, bila tidak dilarang, berarti memang benar demikian isi buku tersebut” ujar Fikri.

Seperti diketahui, Kamus Sejarah Indonesia terdiri atas dua jilid. Jilid I dengan sub-judul Nation Formation (1900-1950) dan Jilid II : Nation Building (1951-1998). Namun dalam buku kamus itu, tokoh penting nasional yang sekaligus pendiri Nahdatul Ulama, Hadratusy Syaikh Hasyim Asy'ari tidak ada dalam entry khusus (yang disusun secara alfabetis) dalam kamus tersebut. Demikian pula dengan kiprah proklamator RI, Soekarno dan Mohammad Hatta, tidak ditemukan dalam entry alfabetis di dalam Kamus Jilid II.

Fikri mengajak semua elemen negeri untuk bersama meluruskan sejarah bangsa yang mulai dicemari upaya pembelokan dan penghilangan sejarah, terutama kiprah KH Hasyim Asyhari.

“Bila tanpa adanya fatwa jihad dari Hadratusy Syaikh Hasyim Asy'ari pada waktu itu, Bung Tomo dan puluhan ribu rakyat Surabaya tidak mungkin bertempur gagah berani dengan satu semboyan: merdeka atau mati, karena ulama adalah tokoh paling ditaati saat itu,” jelas dia.

Fikri menilai, kamus sebagai referensi pengetahuan yang sudah berani menghilangkan salah satu tokoh kunci pahlawan pejuang kemerdekaan akan sangat menyesatkan keilmuan bagi anak bangsa ke depannya.

Di sisi lain, Fikri mengungkapkan keanehan soal penerbitan Kamus Sejarah Indonesia Jilid I dan II yang katanya akibat “ketidak-sengajaan” pihak Direktorat Sejarah Kemendikbud itu.

“Bagaimana bisa, katanya belum siap diedarkan, tapi kok sudah terbit ISBN,” jelas dia.

International Standard Book Number (ISBN) atau angka standar buku internasional adalah kode pengidentifikasian terdiri atas deretan angka 13 digit yang bersifat unik, yang menjadi pembeda dengan ISBN pada buku lain . ISBN berisi informasi tentang judul, penerbit, dan kelompok penerbit tercakup dalam ISBN.

Menurut Undang-Undang Nomor 3 tahun 2017 tentang Perbukuan, Pasal 30 ayat (f) menyebut, penerbit berkewajiban mencantumkan angka standar buku internasional (ISBN). Dan pasal 48 ayat (b) menyebut, buku baru dapat diterbitkan setelah mencantumkan angka standar buku internasional (ISBN), sebagaimana pasal 30 ayat (f) tersebut.

“Hal ini menunjukkan kamus jilid I dan II ini sudah siap terbit, bukan tidak disengaja atau masih naskah,” cetus dia.

Kemendikbud Turunkan Buku

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan meminta maaf terkait tidak adanya keterangan terkait kiprah pendiri NU Hadratus Syaikh KH Hasyim Asy'ari dalam buku Kamus Sejarah Indonesia Jilid I.

Direktur Jenderal (Dirjen) Kebudayaan Kemendikbud, Hilmar Farid mengatakan, hal tersebut adalah sebuah kelalaian dan keteledoran dari pihaknya yang mengunggah draf kamus yang belum selesai.

"Ini betul-betul kealpaan dan keteledoran naskah yang sebetulnya belum siap sudah dimuat di dalam website. Memang ada kesalahan teknis dalam penyusunan dan kami memohon maaf dalam hal ini adalah kesalahan yang sebetulnya tidak perlu terjadi buku yang belum siap diedarkan sudah diupload ke website," katanya saat konperensi pers secara daring, Selasa (20/4).

Dia menjelaskan, untuk memastikan kejadian tersebut tidak terulang kembali, maka buku-buku yang berada di website rumahbelajar.id sudah diturunkan. Tidak hanya kamus tersebut, pihaknya pun akan menurunkan buku terkait sejarah modern.

"Kami minta kepada staf untuk menurunkan semua buku terkait sejarah modern sampai ada review terhadap bukunya, kita tidak mau ada lagi kejadian seperti ini," ujarnya.