Merdeka.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengesahkan Revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna (16/9) lalu. Dalam RUU tersebut disebutkan batas minimum pernikahan diubah dari 17 tahun menjadi 19 tahun.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR Sodik Mujahid, menjelaskan alasan penetapan usia pernikahan ini tidak sesuai dengan batasan usia pernikahan yang diatur oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yakni 20-21 tahun. Alasannya, kata dia, beberapa fraksi di DPR menilai batasan usia BKKBN terlalu tinggi.

"Ya beberapa fraksi menganggap terlalu tinggi usia 21 sebagai batas minimal," kata Sodik pada merdeka.com, Rabu (18/9).

Sodik mengatakan, penetapan batas usia nikah dalam UU Perkawinan di DPR mengalami perdebatan yang panjang. Fraksi partai di DPR berdebat antara batas usia minimal pernikahan antara 18-19 tahun.

"Usia 19 tahun itu juga hasil perdebatan yang alot dan panjang," ungkapnya.

Politikus Partai Gerindra ini menjelaskan, 19 tahun adalah batas minimum untuk menikah. Sedangkan stardar dari BKKBN adalah standart untuk membentuk keluarga.

"Jadi bisa diartikan, 19 tahun usia minimal untuk nikah dan standar BKKBN usia ideal untuk membentuk keluarga," ucapnya.

Diberitakan sebelumnya, Kepala BKKBN Hasto Wardoyo, menilai usia menikah yang ditetapkan dalam Revisi UU Perkawinan bukanlah usia yang ideal jika dilihat dari sisi biologis.

"Batas usia nikah DPR menyepakati usia 19 tahun, saya ngerti. Hanya kalau kami kampanye 21 tahun atau lebih dari 20, tidak salah tidak melanggar undang-undang toh," kata Hasto di Surabaya. Demikian dikutip dari Antara, Selasa (17/9).