Merdeka.com - Rancangan Undang-Undang Organisasi Masyarakat (RUU Ormas) yang sedang digodok DPR terus menuai kritik. Sejumlah pihak menuding jika akhirnya disahkan, UU ini diyakini dapat memasung dan membatasi pergerakan ormas.

Wakil Ketua Panitia khusus (pansus) RUU Ormas Komisi II DPR Rahadi Zakaria membantah kekhawatiran tersebut. Dia mengatakan, orang yang menafsirkan bahwa RUU Ormas dapat membatasi ruang berekspresi karena belum membaca dengan seksama isi dari RUU ini.

"Jadi saya tegaskan, tidak benar RUU ormas ini akan memasung ormas. Tafsiran seperti itu karena banyak pihak belum membaca secara lengkap isi RUU tersebut," kata Rahadi di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (11/4).

Rahadi menambahkan, tidak akan ada pembubaran ormas secara sepihak dengan pemberlakuan UU Ormas tersebut. Pembubaran ormas oleh pemerintah, kata Rahadi, hanya bisa dilakukan berkoordinasi dengan pihak yudikatif.

"Tidak akan ada pembubaran (ormas) sepihak seperti pemerintahan masa lalu. Tapi harus berkoordinasi dengan yudikatif. Pemerintah tidak bisa sewenang-wenang membubarkan," tegasnya.

Politikus asal PDI Perjuangan ini menegaskan, RUU Ormas merupakan penyempurnaan dari UU Nomor 8 Tahun 1985. Di RUU ormas yang baru tidak lagi diberlakukan asas tunggal Pancasila. Selain itu, RUU Ormas juga mengatur keberadaan ormas asing.

"Dengan RUU yang baru, ormas boleh menampilkan ciri-ciri sendiri asal tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Di sini juga mengatur ormas asing yang ingin berkiprah di Indonesia. Ini yang belum diatur di undang-undang lama," imbuhnya.

Di sisi lain, Rahadi melanjutkan, pengesahan RUU Ormas menjadi UU Ormas akan dijadwalkan pada rapat paripurna DPR RI, Jumat (12/4) besok. Namun jika besok belum juga selesai, maka pembahasan akan dilanjutkan pada masa persidangan berikutnya.