Merdeka.com - Wakil Ketua Komisi V DPR RI Muhammad Iqbal mendukung program Presiden Joko Widodo untuk memperbanyak pembangunan jalan dan jembatan di tahun 2023. Akan tetapi, Iqbal mengingatkan pembangunan jalan tersebut harus diimbangi dengan keuangan negara.

"Pada prinsipnya program dari Presiden Jokowi itu bagus untuk menambah akses jalan tol dan pembangunan infrastruktur lainnya, hanya dilihat lagi sampai di mana kemampuan keuangan negara," katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta dilansir Antara, Rabu (25/1).

Dia menjelaskan program Presiden Jokowi itu untuk membangun konektivitas antardaerah dengan menambah akses jalan dan jembatan. Hal itu dinilai sangat bagus ke depan untuk mobilisasi masyarakat, namun perlu dibarengi dengan kemampuan keuangan negara agar yang dilaksanakan selesai sesuai target.

"Harapannya semua target yang dicanangkan oleh Jokowi itu bisa terealisasikan sampai tahun 2024," ujarnya.

Iqbal mengakui sejauh ini arah pembangunan yang dibangun di masa pemerintah Presiden Jokowi sangat membantu roda perekonomian masyarakat, dari kota hingga ke pelosok desa.

"Dengan dibukanya akses jalan tol tentu harapan kita bisa mempercepat logistik angkutan terus secara otomatis itu juga akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi," katanya menegaskan.

Namun, Iqbal mengingatkan agar pembangunan jalan tol maupun jembatan ke depan hak masyarakat tidak diabaikan oleh pihak kontraktor. Hal ini demi pembangunan jalan atau jembatan terealisasi di tahun 2024 nanti.

"Mengenai pembangunan jalan tol nanti kan akan ditambah lagi harapan kita nanti di lapangan itu agar ganti rugi itu bisa sesuai dengan harapan masyarakat. Jadi masyarakat tidak dirugikan, itu harapan kita ganti rugi pembebasan lahan tanah ya,” harapnya.

Lebih lanjut, Iqbal juga meminta kepada Kementerian PUPR untuk memberikan perhatian serius kepada kondisi jalan-jalan nasional yang mulai rusak. Sebab, jalan-jalan provinsi ini menjadi jalur mobilisasi terpadat.

"Jalan-jalan nasional secara umum kita lihat sudah baik, tapi memang ada di beberapa provinsi yang menghubungkan satu provinsi dengan provinsi yang lain itu ada beberapa area jalan yang saya kira kurang baik, ada kerusakan. Kita tekankan juga kepada Kementerian PUPR agar fokus juga memperbaiki jalan-jalan nasional yang mungkin ada kerusakan di beberapa titik," jelasnya.

Diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menerbitkan instruksi presiden (inpres) sebagai petunjuk pelaksanaan kebijakan pembangunan jalan daerah. Hal itu berdasarkan hasil rapat terkait percepatan pembangunan jalan daerah yang dipimpin oleh Presiden Jokowi bersama sejumlah menteri di Istana Merdeka, Jakarta.

Rencananya, pemerintah akan membangun 444 km jalan baru dan pembangunan 8.255 meter jembatan. Pembangunan jalan baru dan jembatan ini sudah memulai pelelangan sejak Oktober 2022 kemarin dari total 3.942 paket kontraktual dengan nilai Rp89,11 triliun.

"Tadi telah diputuskan akan ada inpres untuk jalan daerah yang ruas-ruas jalannya tentu akan diputuskan bersama, dalam hal ini leading sector nya adalah Kementerian PUPR," ujar Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Suharso Monoarfa.

Suharso menjelaskan, hanya sekitar 42 persen dari 480 ribu kilometer jalan kabupaten/kota di seluruh Indonesia yang saat ini dikategorikan dalam kondisi mantap. Oleh karena itu, pemerintah akan membantu membangun jalan daerah yang berstatus tidak mantap hingga mencapai target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sebesar 65 persen pada tahun 2024 mendatang.

"Kita akan memulai dengan membantu sekitar hampir 9 ribuan kilometer jalan dari yang diusulkan kira-kira sekitar 32.000 kilometer," ungkap Suharso.