Merdeka.com - Ketua Komisi X Syaiful Huda PKB mengatakan Komisi X DPR RI mendukung penghapusan ujian nasional (UN) oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim. Menurutnya, pelaksanaan UN selama ini hanya menjadi momok menakutkan bagi anak didik hingga guru.

"Sejak awal kita dukung hapus, karena UN kita bikin stres. Sekolah, guru, anak didik, bupati ikut stres juga. Karena (bupati) kan ingin daerahnya menjadi unggulan berprestasi," kata Syaiful Huda saat dihubungi Liputan6.com, Rabu (11/12).

Untuk mendapatkan kejelasan mendetail perubahan format ujian, Komisi X yang membidangi pendidikan, olahraga dan pariwisata itu akan memanggil Nadiem untuk menjelaskan dalam rapat kerja di Komisi X pada Kamis (12/12) besok.

"Besok kami undang Mas Nadiem raker dengan Komisi X. Karena kebijakan ini dampak nasional, kita ingin mendapatkan penjelasan lebih detail," ujarnya.

Politikus PKB itu mengatakan sudah saatnya ada perubahan format UN untuk menjawab tantangan zaman. "Karena melihat tuntutan zaman dan masa depan maka UN harus diubah. Dengan rencana format pengganti itu, bagian dari solusi yang sepertinya sudah dicompare dengan negara lain," tandas Syaiful.

UN Dihapus 2021

Sebelumnya, Nadiem menegaskan bahwa Ujian Nasional atau UN 2020 merupakan yang terakhir. Pada 2021, UN akan digantikan dengan Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter.

"Penyelenggaraan UN tahun 2021, akan diubah menjadi Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter, yang terdiri dari kemampuan bernalar menggunakan bahasa (literasi), kemampuan bernalar menggunakan matematika (numerasi), dan penguatan pendidikan karakter," jelas Nadiem di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (11/12/2019).

Menurut Nadiem, Ujian Nasional dianggap kurang ideal untuk mengukur prestasi belajar. Materi UN juga terlalu padat, sehingga cenderung berfokus pada hafalan, bukan kompetensi.

Reporter: Delvira Hutabarat