DPR panggil Dubes Malaysia soal artikel hina Habibie
Merdeka.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berencana memanggil duta besar Malaysia, soal artikel mantan Menteri Penerangan Malaysia Zainudin Maidin yang menyebut Presiden RI ketiga, Bacharuddin Jusuf Habibie pengkhianat bangsa.
"Kemudian masalahnya kita akan protes, nanti mungkin akan memanggil Dubes Malaysia untuk panggil DPR," kata Wakil Ketua Komisi I DPR TB Hasanuddin sebelum rapat kerja dengan Kementerian Luar Negeri di komplek parlemen, Senayan Jakarta, Selasa (11/12).
Rencana pemanggilan itu dilakukan usai Komisi I DPR rapat dengan Kemenlu. Terkait pernyataan sikap sebagai respon artikel tersebut, bisa dilakukan pemanggilan Dubes Malaysia untuk dimintai keterangan atau cara lain cukup mengirimkan surat keberatan.
Politikus PDIP itu menilai perlakuan warga Malaysia menunjukkan sikap tidak baik sebagai sahabat negara tetangga. Jika melihat rentetan kejadian ke belakang, tidak sekali ini, hubungan Indonesia dan Malaysia memanas.
"Mulai dari kelas bawah melakukan penghinaan, pemerkosaan. Dan sekarang pejabatnya bersifat senonoh," terangnya.
TB Hasanuddin mengajak seluruh elemen bangsa untuk tidak takut menghadapi tingkah Malaysia, yang sering membuat geram bangsa. Menurutnya, tidak susah mengangkat derajat Indonesia di hadapan Malaysia.
"Sikapnya sekarang harus tegas, melakukan upaya-upaya dengan protes atau menutup penjualan batubara ke sana. Maka akan gelap itu Malaysia, dan tarik TKI," kata TB.
(mdk/did)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Reaksi Keras Hasbi Hasan Usai Dituntut 13 Tahun 8 Bulan Penjara: Satu Kata, Zalim
Hasbi Hasan tak terima dituntut 13 tahun dan 8 bulan pidana penjara serta denda sebesar Rp1 miliar subsider pidana kurungan pengganti selama 6 bulan.
Baca SelengkapnyaCak Imin Janjikan Pesantren Hingga Sekolah Bebas PBB
Pemerintah diminta menjadikan guru ngaji sebagai prioritas negara.
Baca SelengkapnyaCak Imin Janji Bebaskan PBB Lembaga Pendidikan dan Sejahterakan Guru Ngaji
Cawapres Muhaimin Iskandar Cak Imin berjanji membebaskan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) gedung pendidikan jika pasangan nomor urut 1 terpilih pada Pilpres 2024.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Pledoi Eks Sekretaris MA Hasbi Hasan: Bantah Terima Suap Rp3 Miliar Hingga Tiga Tas Mewah
Hasbi Hasan dituntut hukuman 13 tahun dan 8 bulan penjara serta denda Rp1 miliar subsider kurungan pengganti selama 6 bulan.
Baca SelengkapnyaPerkara 8 Siswa Binus School Serpong Pelaku Perundungan Segara Dilimpahkan ke Kejaksaan
Lantaran upaya diversi yang dilakukan pihak Kepolisian tidak menemui kesepakatan antara korban dengan 8 anak berhadapan hukum (ABH).
Baca SelengkapnyaHasto PDIP Mengaku Masih Temukan Perubahan Suara Meski KPU sudah Umumkan Hasil Pemilu 2024
Hasto kemudian juga menyoroti beberapa problematika yang hulunya pada saat pencoblosan 14 Februari lalu pada sistem Sirekap KPU.
Baca SelengkapnyaPKB Berharap PDIP Jadi Pemimpin Hak Angket
Anggota DPR dari PKB, Luluk Nur Hamidah PDIP menjadi pemimpin dalam hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaTak Hadiri Sidang PTUN, Negara Dianggap Abai pada RUU Masyarakat Adat
Pemerintah tak hadir dalam sidang lanjutan gugatan atas abainya negara dalam pembentukan RUU Masyarakat Adat
Baca SelengkapnyaDua Pelajar Diduga Pelaku Penembakan Pesawat di Dekai Ditangkap, Anggota KKB?
Polisi menangkap dua pelajar berinisial MH dan GB atau GE
Baca Selengkapnya