Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

DPR nilai upah buruh sebesar Rp 3,7 juta sudah layak

DPR nilai upah buruh sebesar Rp 3,7 juta sudah layak Buruh long march dari HI ke Istana. ©2013 Merdeka.com/Arie Basuki

Merdeka.com - Persoalan upah minimum untuk buruh tak pernah menemukan titik temu. Terakhir, buruh menuntut upah Rp 3,7 juta kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Namun, jumlah tersebut dinilai terlalu besar.

Wakil Ketua DPR, Sohibul Iman berpendapat, upah sebesar Rp 3,7 juta bagi penghidupan buruh setiap bulan sudah layak. Kendati begitu, ia meminta agar angka tersebut masih harus didiskusikan kembali agar tidak merugikan perusahaan.

"Tentunya semua orang yang bekerja ingin dapat penghasilan cukup, angka segitu bagi saya wajar saja, tapi soal keadilan itu yang harus dibicarakan lagi lebih jauh. Apakah angka segitu mempengaruhi perusahaannya apa enggak, jadi itu harus dicari win win solution-nya," kata Sohibul di Gedung DPR, Jakarta, Senin (28/10).

Politikus asal PKS ini pun menyatakan jika persoalan minimum upah buruh tersebut akan dibahas oleh tim khusus. Pihaknya pun berjanji akan berkonsultasi terkait hal ini kepada pemerintah.

"Ya itu nanti kan ada timnya yang mengatur masalah itu, dan itu juga kita akan komunikasikan dengan pemerintah terkait masalah itu," pungkasnya.

(mdk/mtf)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Pimpinan DPR Tegaskan Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Rakyat
Pimpinan DPR Tegaskan Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Rakyat

DPR sudah menerima daftar inventarisasi masalah (DIM) dari pemerintah.

Baca Selengkapnya
DPR Telah Terima Surpres Tentang Daerah Khusus Jakarta
DPR Telah Terima Surpres Tentang Daerah Khusus Jakarta

Surpres tersebut akan ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku di DPR RI.

Baca Selengkapnya
DPR RI dan Pemerintah Sepakati RUU DKJ Disahkan di Paripurna
DPR RI dan Pemerintah Sepakati RUU DKJ Disahkan di Paripurna

DPR RI dan pemerintah menyepakati Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) dibawa ke Rapat Paripurna untuk disahkan.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
DPR Sahkan RUU DKJ jadi Undang-Undang, PKS Menolak
DPR Sahkan RUU DKJ jadi Undang-Undang, PKS Menolak

DPR mengesahkan RUU tentang Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi UU dalam rapat paripurna ke-14.

Baca Selengkapnya
Komisi III DPR Ingin  Dugaan Korupsi di Antam Jadi Momen 'Bersih-bersih' BUMN
Komisi III DPR Ingin Dugaan Korupsi di Antam Jadi Momen 'Bersih-bersih' BUMN

Korupsi yang diduga dilakukan Budi Said di Antam ditaksir mencapai Rp1,1 triliun

Baca Selengkapnya
Segera Disahkan, RUU DKJ Atur soal Gubernur Jakarta Dipilih Melalui Pilkada hingga Dewan Aglomerasi
Segera Disahkan, RUU DKJ Atur soal Gubernur Jakarta Dipilih Melalui Pilkada hingga Dewan Aglomerasi

Terdapat tujuh poin dibahas dan disepakati DPR terkait RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ).

Baca Selengkapnya
Jokowi Bicara RUU Perampasan Aset: Kunci Ada di DPR!
Jokowi Bicara RUU Perampasan Aset: Kunci Ada di DPR!

Jokowi menegaskan pemerintah telah mendesak agar RUU tersebut segera diketok di DPR

Baca Selengkapnya
Segini Pensiunan yang Bakal Diterima Anggota DPR Usai Menjabat 5 Tahun
Segini Pensiunan yang Bakal Diterima Anggota DPR Usai Menjabat 5 Tahun

Mantan anggota DPR-RI berhak mendapatkan uang pensiun saat periode jabatannya selesai.

Baca Selengkapnya
DPR Puji Upaya Pemerintah Jokowi Cegah Dampak Konflik Timur Tengah
DPR Puji Upaya Pemerintah Jokowi Cegah Dampak Konflik Timur Tengah

Indonesia tak pernah setuju tindakan kekerasan dalam bentuk apapun

Baca Selengkapnya