Merdeka.com - Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan Akil Mochtar dipecat tidak terhormat sebagai Ketua MK. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Pramono Anung menyarankan agar hakim MK harus mempertimbangkan kedekatan calon Ketua MK baru dengan politik

"Belajar dari pengalaman yang ada, kita ingin menjaga MK agar punya jarak terhadap kekuatan partai politik dan tentunya dengan penguasa, maka independensi lembaga ini sangat penting," ujarnya di Gedung DPR, Jumat (1/11).

Mengenai siapa yang pantas menjadi Ketua MK, Pramono mengatakan siapa saja boleh. Tetapi, ia menambahkan, ini merupakan waktu yang tepat bagi MK untuk dipimpin orang profesional yang memahami hukum tata negara.

"Paling penting jangan orang yang mempunyai kedekatan dengan parpol. Kita harap, pemulihan kepercayaan terhadap MK bisa dilakukan tanpa harus menunggu Perppu dan sebagainya," jelasnya.

"Meskipun saya orang Parpol, maka waktunya MK ini dipimpin orang profesional yang memahami hukum tata negara yang sangat mendalam sehingga persoalan seperti judicial review atau perkara sengketa pilkada sesuai aturan main tidak ada lagi lobi dan pendekatan yang akhirnya bisa diperdagangkan," tutupnya.