Merdeka.com - DPR menggelar rapat konsultasi bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU), Bawaslu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) hingga Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham).

Ketua DPR, Bambang Soesatyo mengatakan rapat tersebut untuk meminta penjelasan mengenai Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang telah diundangkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

"Ada beberapa pasal saya lihat masih confuse antara integritas pimpinan parpol dengan tidak menyertakan pasal berikutnya orang-orang yang pernah menjadi terpidana korupsi kejahatan anak, narkoba," kata Bambang di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Kamis (5/7).

Pria yang akrab disapa Bamsoet ini menilai larangan eks koruptor menjadi caleg bentuk pelanggaran konstitusi. Aturan itu dianggap bisa menjadi preseden burukb bagi Indonesia.

"Dia sudah pernah dihukum kemudian dihukum lagi. Itu lah beberapa catatan yang akan kita konsultasikan karena bagi DPR ini adalah menjadi preseden buruk bagi perjalan bangsa ini ke depan," ucapnya.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo membenarkan pertemuan beberapa lembaga tersebut guna membahas PKPU mengenai pasal larangan eks narapidana sebagai caleg.

"Saya dan Pak Menteri Hukum dan HAM hadir akan juga mengundang KPU dan Bawaslu berkaitan dengan PKPU masalah caleg. Karena pemantapan untuk pendaftaran partai politik," jelas Tjahjo.

Sebelumnya, PKPU resmi diundangkan pada 2 Juli 2018. PKPU tersebut mengatur Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu 2019. Ketentuan larangan mantan napi kasus korupsi mencalonkan diri menjadi anggota legislatif otomatis diterapkan.

Pelarangan tertera pada Pasal 4 ayat 3 yang berbunyi, 'Dalam seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak menyertakan mantan terpidana narkoba, kejahatan seksual terhadap anak dan korupsi'.

Reporter: Ika Defianti

Sumber : Liputan6.com