Merdeka.com - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mendesak DPR untuk segera merevisi Undang-Undang No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Revisi perlu dilakukan mengingat jaminan perlindungan hukum dan penghargaan untuk justice collaborator dan whistleblower dinilai belum benar.

"Kemudian, peranan LPSK dalam peradilan pidana serta beberapa institusi lain juga menanggapi berbeda dalam kewenangan LPSK untuk perlindungan saksi dan korban," ujar Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai di Jakarta, Rabu (18/10).

LPSK menginginkan revisi UU bisa selesai pada 2013 dan segera diundangkan. "Kalau lewat (2013) yakin tidak dibahas, mengingat DPR sudah masuk masa 2014 dan LPSK tersisa masa jabatannya setahun lagi," ujar dia.

Haris mengatakan revisi UU LPSK ini tidak masuk dalam Prolegnas 2013. Namun, atas izin Presiden SBY, revisi UU LPSK akhirnya mendapat izin.

"Atas prakarsa Presiden tahun 2013 nanti, revisi akan dibahas," ujarnya.