Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

DPR desak pemerintah segera bersikap soal bentrokan warga di Singkil

DPR desak pemerintah segera bersikap soal bentrokan warga di Singkil Ilustrasi Bentrokan. ©2014 Merdeka.com

Merdeka.com - Pemerintah didesak bersikap untuk menenangkan warga Aceh Singkil pasca bentrokan yang membuat rumah ibadah terbakar dan beberapa tewas juga terluka. Langkah itu diperlukan agar isu-isu yang berkembang seputar kejadian bisa disingkirkan.

"Aparat keamanan perlu menelusuri duduk persoalan sesungguhnya di balik kasus itu. Dengan begitu, pemerintah bisa mencari solusi terbaik dalam menyelesaikan setiap masalah yang ada," kata Ketua Komisi VIII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, dalam rilis yang diterima merdeka.com, Rabu (14/10).

Di tengah suasana seperti ini, pemerintah tidak boleh sedikitpun lengah. Sebab bila dibiarkan, berbagai isu beredar bisa menyulut konflik berkepanjangan.

Selain itu, pemerintah perlu memfasilitasi pertemuan antara kelompok-kelompok yang bersengketa, seperti berdialog. Sejalan dengan itu, aturan hukum yang berlaku harus ditegakkan secara konsisten.

"Negara mesti hadir sebagai perekat kohesivitas sosial. Karena itu, dalam menangani kasus-kasus seperti ini perlu keseriusan dan kehati-hatian," tegasnya.

Lanjut kader partai Partai Amanat Nasional (PAN) ini, aturan perizinan pendirian rumah ibadah sudah ada aturannya. Semua pihak diharapkan mengikuti aturan tersebut. Jika semua persyaratan yang dibutuhkan sudah terpenuhi, semestinya tidak ada hal yang sulit.

"Itulah yang perlu dicermati secara baik. Kalau tidak memenuhi syarat, warga tidak boleh memaksakan. Sebaliknya, jika memenuhi syarat, pemerintah harus memberikan ijin. Karena itu, aturan tentang pendirian rumah ibadah itulah yang perlu ditegakkan," pungkas dia.

(mdk/lia)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
DPR dan Pemerintah Setujui RUU Desa, Masa Jabatan Kepala Desa jadi 8 Tahun 2 Periode

DPR dan Pemerintah Setujui RUU Desa, Masa Jabatan Kepala Desa jadi 8 Tahun 2 Periode

Badan Legislasi (Baleg) DPR dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyetujui Revisi UU Desa.

Baca Selengkapnya
DPR Minta Ketegasan Pemerintah Pastikan Jadwal PON 2024 karena Bentrok dengan Pilkada Serentak

DPR Minta Ketegasan Pemerintah Pastikan Jadwal PON 2024 karena Bentrok dengan Pilkada Serentak

Dede menilai kepastian regulasi yang mendukung anggaran PON 2024 diperlukan karena menyangkut persiapan dan teknis penyelenggaraan.

Baca Selengkapnya
PPP Tegaskan Siap Dukung Hak Angket Usut Dugaan Kecurangan Pemilu 2024

PPP Tegaskan Siap Dukung Hak Angket Usut Dugaan Kecurangan Pemilu 2024

Sikap tegas mendorong hak angket di DPR agar pelaksanaan pemilu serentak pada 14 Febuari lalu dapat terang benderang.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Sidang Paripurna, PDIP dan PKB Minta Pimpinan DPR Serius Sikapi Wacana Hak Angket Pemilu

Sidang Paripurna, PDIP dan PKB Minta Pimpinan DPR Serius Sikapi Wacana Hak Angket Pemilu

Sebab, dia menilai saat ini pengawasan DPR RI pada Pemilu 2024 tak ada marwahnya.

Baca Selengkapnya
Buka Rapat Paripurna, DPR Singgung Etika Politik Siap Menang dan Kalah

Buka Rapat Paripurna, DPR Singgung Etika Politik Siap Menang dan Kalah

DPR berharap agar menciptakan pemilu yang baik adalah tugas bagi para kontestan dan juga penyelenggara pemilu.

Baca Selengkapnya
Pemprov DKI Tenggat Sepekan Peserta Pemilu Tertibkan Alat Peraga Kampanye: Sudah Membahayakan

Pemprov DKI Tenggat Sepekan Peserta Pemilu Tertibkan Alat Peraga Kampanye: Sudah Membahayakan

Terbaru, pengendara terlibat kecelakaan lantaran bendera partai di jalan Gatot Subroto, Jaksel

Baca Selengkapnya
Saat Lawannya Sibuk Curi Hati Rakyat, Caleg DPRD Blitar Ini Malah Bikin Warga Ngamuk

Saat Lawannya Sibuk Curi Hati Rakyat, Caleg DPRD Blitar Ini Malah Bikin Warga Ngamuk

MU kepergok bersama seorang wanita di sebuah rumah

Baca Selengkapnya
Terusir dari Tanah Leluhur, Potret Kusam Masyarakat Adat Akibat Tak Punya Undang-Undang

Terusir dari Tanah Leluhur, Potret Kusam Masyarakat Adat Akibat Tak Punya Undang-Undang

Mereka tak menolak pembangunan, namun menyayangkan cara negara memperlakukan tanah leluhurnya

Baca Selengkapnya
15 Januari 1949: Mengenang Peristiwa Situjuah Berdarah, Tewaskan Banyak Pejuang PDRI

15 Januari 1949: Mengenang Peristiwa Situjuah Berdarah, Tewaskan Banyak Pejuang PDRI

74 tahun berlalu, ini kisah Peristiwa Situjuah yang renggut banyak pejuang Pemerintah Darurat RI.

Baca Selengkapnya