Merdeka.com - Komisi IX DPR mendesak Dirjen PHI dan Jamsos Kemenakertrans segera menggelar pertemuan gabungan antara pemerintah, perusahaan media, dan serikat pekerja media untuk menyelesaikan persoalan kesejahteraan wartawan.

"Guna merundingkan atau menyelesaikan berbagai masalah ketidakadilan, termasuk upah minimum yang disesuaikan dengan upah layak di daerah masing-masing yang dilandasi dengan KHL (komponen hidup layak)," kata Ketua Komisi IX Ribka tjiptaning saat membacakan hasil rapat kerja dengan Kemenakertrans dan perwakilan wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Selasa (9/7).

Di lokasi sama, demi terpenuhi hak kesejahteraan wartawan, Asosiasi Jurnalis Independen (AJI) pun mengusulkan supaya diikutsertakan dalam rapat dewan pengupahan di Kemenakertrans.

"Padahal kita tercatat sebagai serikat tenaga kerja. Mungkin tahun depan kita sudah masuk, dan ikut dalam penetapan upah hidup layak," kata pengurus harian AJI, Alwan Ridha Ramdani.

Kalau melihat kondisi wartawan saat ini khususnya kontributor, lanjut Alwan, sangat memprihatinkan. Harga satu berita untuk media online, rata-rata dihargai Rp 10.000 oleh perusahaan.

"Rata-rata penghasilan kontributor dan koresponden di bawah upah minimum kabupaten kota," terangnya.