Merdeka.com - Anggota Komisi 3 DPR RI Indra mendesak Ketua KPK Abraham Samad menyebutkan nama koruptor yang bebas keluar masuk penjara saat menjalani hukuman. Selain nama, Abraham juga harus menyebutkan nama rutan atau lapas.

"Pertama saya melihat ini sangat mungkin, karena kita tahu praktik-praktik seperti ini memang ada tapi akan lebih bijak jika Abraham Samad secara detail memastikan lapas mana rutan mana terus siapa," kata Indra usai menghadiri acara diskusi di Bawaslu, Jakarta, Jumat (10/5).

Indra menjelaskan, jika KPK terbuka soal lapas tersebut dan memiliki bukti yang kuat maka seharusnya petugas yang ada di lapas atau rutan itu harus ditindak dengan tegas. Dia mengatakan, Abraham Samad jangan seperti bermain teka-teki.

"Ini berkaitan dalam rangka penindakan kalau tanpa penjelasan akan menjadi bias dan liar karena tidak semua lapas seperti itu dan tidak semua sipir memperjualbelikan idealisme melakukan penyimpangan seperti ini," ujarnya.

Selain itu, lanjut Indra, Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin harusnya mengevaluasi atas laporan dari Abraham Samad tersebut. Selain Amir, Wamenkum HAM Denny Indrayana harusnya mengkroscek langsung kebenaran perkataan ketua KPK itu.

"Terkait kata kuncinya koruptor kakap kan jelas lapas mana kalau enggak Cipinang ya Sukamiskin kan ya itu harus diverifikasi harus dilakukan evaluasi, kroscek, dan kalau benar saya minta ada penindakan yang tegas karena bisa merusak sistem hukum kita dan menjadi persoalan serius," imbuhnya.

Indra juga meminta pada pihak Kemenkum HAM jangan diam dan cuci tangan atas semua yang terjadi di dalam lapas atau rutan. Dia juga menilai perlu ada tim khusus untuk menyelidiki kasus ini.

"Kalau Menkum HAM tidak bisa menyelesaikan saya rasa perlu (tim khusus). Tapi kalau Menkum HAM menyerah ya jangan menyerah, lebih baik mundur saja," tutupnya.