Merdeka.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hari ini mengetok dan mengesahkan Rancangan Undang-undang Administrasi Kependudukan (Adminduk) menjadi undang-undang. Jika sebelumnya warga mengurus e-KTP dengan batas berlaku lima tahun, maka dengan disahkannya UU ini maka e-KTP ini dapat berlaku seumur hidup.

"Masa berlaku KTP elektronik ini adalah seumur hidup, termasuk KTP elektronik yang sudah diterbitkan sebelum undang-undang ini ditetapkan berlaku seumur hidup," ujar Wakil Ketua Komisi II, Arif Wibowo, saat membacakan pembahasan RUU Adminduk di DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (26/11).

Revisi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan ini, lanjut Arif, salah satu poin pentingnya adalah masa berlaku e-KTP. Awalnya e-KTP hanya berlaku lima tahun, dengan disahkannya UU Adminduk dapat berlaku seumur hidup.

Di dalam e-KTP, kata Arif, terdapat chip yang mana sebagai identitas resmi penduduk dan bukti diri di mana seorang warga berasal serta domisili.

Sedangkan pihak pemerintah yang diwakili Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi , mengatakan, walaupun e-KTP berlaku seumur hidup, warga bisa tetap melakukan perubahan data diri di dalam KTP tersebut.

Lebih lanjut, Gamawan menegaskan, bahwa pengurusan e-KTP ke depannya tanpa dibebankan biaya (gratis). Gamawan mencontohkan jika warga pindah domisili atau penambahan gelar.

"Misalnya, pindah domisili atau tambah gelar profesi. Perubahan ini yang akan dilayani. Kalau tidak ada perubahan status, maka KTP akan berlaku seumur hidup," kata Gamawan di DPR.