DPR curigai Dubes Amerika yang sering datang ke KPK
Merdeka.com - Duta Besar Amerika untuk Indonesia Scot Marciel diketahui sering berkunjung ke Gedung KPK. Bahkan, menurut informasi, Scot datang ke KPK tiap tiga bulan sekali. Ada kepentingan apa Amerika dengan KPK?
Hal ini juga dikritisi oleh Wakil Ketua Komisi III DPR Tjatur Sapto Edy, menurutnya, kunjungan Dubes Amerika itu patut dicurigai dan dipertanyakan sebagai sebuah bentuk intervensi hukum terhadap pemberantasan korupsi di KPK.
"Saya dapet laporan dari Johan Budi (jubir KPK) atau dari pimpinan KPK kalau tidak salah, Dubes Amerika itu 3 bulan sekali datang ke KPK," jelas Tjatur saat rapat dengar pendapat antara Komisi III DPR dengan KPK di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (6/2).
Dia pun mempertanyakan ada kepentingan apa Dubes Amerika sehingga sering kali datang ke KPK. Bahkan, dia menilai terjadi keakraban khusus antara KPK dengan Amerika.
"Ada apa ini kok malah lebih akrab ke KPK dari pada DPR," tanya dia.
Hal serupa juga diungkapkan oleh Ketua Komisi III Gede Pasek Suardika. Dia mempertanyakan alasan KPK yang hanya mengungkap kasus-kasus tangkap tangan ketimbang kasus pertambangan yang menurutnya lebih besar potensi korupsinya.
"Tangkap tangan Rp 1 miliar penting, tapi kalau pertambangan di Freeport itu diungkap, bisa mencapai Rp 60 tiliun, bayangkan kalau uang sebesar itu digunakan untuk pembangunan rumah rakyat," tutur dia.
Pasek pun merasa kecewa jika KPK tidak mampu mengungkap kasus pajak perusahaan tambang yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh asing.
"Saya tanya di kepemimpinan saat ini, sudah ada belum menangani kasus tambang? Korupsi boleh kita berantas, tapi kalau saya boleh memilih lebih baik tangkap yang Rp 60 triliun itu," tegas dia.
Begitu pula dengan Anggota Komisi III lainnya, Indra. Untuk menghindari fitnah, kata dia, baiknya KPK tidak lagi menerima tamu dari luar negeri.
"Harapan saya stop lakukan kerja sama bantuan dari asing. Untuk meminimalisir fitnah, Komisi III masih sangat sanggup membiayai pelatihan, pendidikan untuk penyidik KPK," katanya.
Hal ini pun dibantah langsung oleh Ketua KPK Abraham Samad, dia mengatakan bahwa tidak hanya Dubes Amerika, Dubes lain pun sering datang berkunjung ke KPK
"Tamu datang ke KPK itu banyak, ada Pakistan, Tunisia, kita tidak melakukan diskriminasi, sama sekali tidak ada deal," tutur Abraham.
Dia pun menjamin bahwa tidak ada perlakuan istimewa yang dilakukan KPK terhadap negara asing.
"Beliau itu datang, tidak ada perlakuan khusus, yang terima di sana hanya Pak Pandu dan Pak Zul. Tidak semua pimpinan bertemu," jelas dia.
(mdk/war)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
PPPK adalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Berikut Penjelasannya
PPAK Adalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
Baca SelengkapnyaDPR Minta KPK Usut Terduga Pelaku yang Bocorkan Informasi OTT
Akibatnya, kebocoran infomasi kerap membuat gagal operasi tangkap tangan (OTT).
Baca SelengkapnyaKPK Cegah 7 Orang ke Luar Negeri Terkait Korupsi Pengadaan Rumah Dinas DPR RI
Terhadap ketujuh orang tersebut dicegah untuk enam bulan pertama hingga bulan Juli 2024 mendatang.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
KPK Dikabarkan Operasi Tangkap Tangan di Sidoarjo, Sejumlah ASN Diamankan
Walaupun sudah mengamankan sejumlah pihak, namun belum ada keterangan dari KPK.
Baca SelengkapnyaKPK Buka Peluang Panggil Keluarga Inti SYL untuk Usut Dugaan TPPU
"Penyidik memang membutuhkan keterangan dari pihak keluarga intinya, dalam rangka menelusuri aliran uang dan aset," kata Ali
Baca SelengkapnyaKPK Sebut Korupsi Rumah Jabatan DPR RI Bikin Negara Rugi Miliaran Rupiah
enurut Ali, peningkatan status perkara ke tahap penyidikan sudah disepakati.
Baca SelengkapnyaKomisioner KPU Diperiksa DKPP, Rekapitulasi Nasional Diskors Sementara
Pemeriksaan terkait dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu.
Baca SelengkapnyaPKS soal Putusan DKPP: Rakyat Tentu Tidak Ingin Orang yang Dipilih Bermasalah Etika
Dia meminta harus bisa dihentikan dan tidak menjadi tren.
Baca SelengkapnyaJelang Pengumuman Hasil Pemilu 2024, KPU dan DPR RI Dijaga Ketat Petugas Gabungan
Sejumlah personel keamanan gabungan disiagakan untuk menjaga ketat KPU dan DPR jelang pengumuman hasil Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya