DPR: Bintangi anggaran TVRI, tak ada UU yang dilanggar
Merdeka.com - Anggaran TVRI untuk 2014 masih dibintangi DPR, akibatnya stasiun televisi pelat merah itu terancam tak siaran. Menurut Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso, pembintangan anggaran untuk TVRI itu rekomendasi dari Komisi I DPR selaku mitra kerja.
"Iya benar (anggaran TVRI dibintangi). Saya menerima surat dari Komisi I soal anggaran untuk TVRI. Kemarin saya telah undang pimpinan dan seluruh perwakilan fraksi dan lengkap. Mereka jelaskan duduk perkaranya. Akhirnya saya surati Kementerian Keuangan," kata Priyo di Hotel Puri Denpasar, Jakarta, Jumat (27/12).
Priyo menampik jika kebijakan pembintangan anggaran TVRI itu melanggar undang-undang. Dia berdalih, kebijakan mengenai anggaran merupakan wewenang dari DPR dan Menteri Keuangan. "Tidak ada undang-undang dilanggar, anggaran yang dibintangi kecuali gaji," ujar Priyo.
Di lokasi yang sama, Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) MS Kaban menegaskan sikap DPR yang membintangi anggaran TVRI merupakan tindakan arogan. Pasalnya, kebijakan itu tidak adil karena akan mengorbankan hak masyarakat mendapat informasi.
"Kalau sekarang DPR membuat kebijakan yang memboikot TVRI itu tidak fair," ujar Kaban.
Menurut Kaban, TVRI bukan hanya sekadar saluran televisi biasa seperti stasiun tv lainnya. "TVRI itu menggunakan nama Republik Indonesia di belakangnya. Ini sama posisinya dengan DPR dan Kepolisian. Dia (TVRI) milik negara," jelas Kaban.
"Ini perbuatan orang DPR yang nyalinya kecil tidak berpikir Indonesia, terlalu sektarian. Lihatlah TVRI sebagai instansi negara," tutupnya dengan ketus.
Diketahui, TVRI yang merupakan TV pelat merah ini pun terancam tidak bisa siaran. "Anggaran TVRI untuk 2014 dibintangi DPR. Jadinya TVRI tidak akan mendapat anggaran sehingga terancam tidak bisa siaran sejak 2014," ujar anggota Komisi I DPR Max Sopacua kepada merdeka.com, Jumat (27/12).
Menurut Max, Komisi I yang sepakat membintangi anggaran TVRI untuk 2014. Hal ini karena ada ketidakcocokan antara jajaran direksi TVRI dengan Komisi I. "Tetapi caranya seharusnya tidak seperti itu. Mengorbankan TVRI itu namanya, kebetulan saat pengambilan keputusan saya tidak ada," terang politisi Demokrat ini.
(mdk/ded)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pimpinan DPR Tegaskan Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Rakyat
DPR sudah menerima daftar inventarisasi masalah (DIM) dari pemerintah.
Baca SelengkapnyaDPR Sahkan RUU DKJ jadi Undang-Undang, PKS Menolak
DPR mengesahkan RUU tentang Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi UU dalam rapat paripurna ke-14.
Baca SelengkapnyaPrabowo Tepis Serangan Anies: Semua Partai Pengusung Bapak Sepakati Program Kemhan di DPR
Prabowo menekankan bahwa tidak pernah menutupi apa pun dari rakyat.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
DPR Telah Terima Surpres Tentang Daerah Khusus Jakarta
Surpres tersebut akan ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku di DPR RI.
Baca SelengkapnyaDPR RI dan Pemerintah Sepakati RUU DKJ Disahkan di Paripurna
DPR RI dan pemerintah menyepakati Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) dibawa ke Rapat Paripurna untuk disahkan.
Baca SelengkapnyaBuka Rapat Paripurna, DPR Singgung Etika Politik Siap Menang dan Kalah
DPR berharap agar menciptakan pemilu yang baik adalah tugas bagi para kontestan dan juga penyelenggara pemilu.
Baca SelengkapnyaSEMENIT PAHAM: Ajak Orang Golput di Pemilu Bisa Dipidana, Ini Aturannya
Jangan sembarangan memprovokasi orang untuk tidak memilih di pemilu. Karena hal itu bisa melanggar pidana
Baca SelengkapnyaApa Itu Hak Angket DPR yang Didorong Ganjar Usut Dugaan Kecurangan Pemilu, Ini Syarat dan Aturannya
Ganjar Pranowo mendorong PDIP dan PPP menggulirkan hak angket di DPR atas dugaan kecurangan Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaDPR dan Korlantas Ungkap Persiapan Terkini Menuju Arus Mudik Lebaran 2024
Korlantas menjelaskan persiapan mudik balik Lebaran 2024 mencapai 98 persen.
Baca SelengkapnyaBawaslu Temukan Dugaan Politik Uang Libatkan Caleg DPR di Jakbar saat Masa Tenang
Bawaslu menemukan dugaan politik uang atau serangan fajar yang dilakukan oleh salah seorang Caleg DPR RI di Jakbar.
Baca Selengkapnya