DPR akan Panggil Kapolri Terkait Isu Perang Bintang di Tubuh Polri

Merdeka.com - Komisi III DPR RI akan memanggil Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo terkait isu perang bintang di tubuh Polri. Pemanggilan direncanakan setelah puncak G20 yang digelar di Bali pada pertengahan November 2022.

"Tentu hal yang seperti ini menjadi concern bagi Komisi III untuk mempertanyakan itu lagi kepada Kapolri saat di Komisi III semoga selesai setelah G20 di Bali," kata Anggota Komisi III Fraksi Demokrat Hinca Panjaitan kepada wartawan, di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (7/11).

Komisi III juga menyoroti Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md. Sebab, Mahfud sempat menyinggung perang bintang di internal Polri.

"Kita harap ke Pak Mahfud enggak lepas informasi yang sepotong-sepotong, bikin kita tanya-tanya, cari tahu sana sini. Pak Mahfud kan biasa lempar sepotong-sepotong. Yang kita minta sebagai yang paling tinggi, kalau betul ada segeralah dijelaskan. Kalau disebut perang bintang siapa dengan siapa, dan benahi segera karena dia paling tahu ya dia tuntaskan, kau yang mulai kau yang akhiri, jangan dilepas terus kau diam aja, kita gaduh," ujar Hinca.

Dia pun meminta agar Mahfud tidak lepas tanggung jawab terkait isu perang bintang di Polri. Jika perlu, kata Hinca, isu perang bintang bisa di laporkan ke pihak terkait seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Ini serius, kita minta Pak Mahfud sampaikan lebih lengkap, detail dan mendalam. Kan dia punya instrumen, tinggal panggil polri, rapat, bicarakan tuntaskan di situ, kalau enggak bisa dia ke KPK dan seterusnya. Jangan melepas gitu aja, harus ada follow up dan tindak lanjut. Karena kita juga baru dapat informasi itu, mesti lengkap," tegasnya.

Menko Polhukam Mahfud MD angkat suara usai ramai beredar pengakuan Aiptu Ismail Bolong yang meminta maaf dan mencabut pernyataannya soal isu setoran uang miliaran rupiah dari hasil penambangan batubara ilegal ke jenderal petinggi Polri.

Mahfud meminta agar persoalan adanya pandangan isu perang bintang di tubuh Korps Bhayangkara harus segera diusut. Menyusul dugaan isu yang menyebar adanya saling membuka 'kartu' saling menyeret para perwira tinggi (pati) jenderal.

"Isu perang bintang terus menyeruak. Dalam perang ini para petinggi yang sudah berpangkat bintang saling buka kartu truf. Ini harus segera kita redam dengan mengukir akar masalahnya," kata Mahfud kepada wartawan, Minggu (6/11).

Mahfud menjelaskan, informasi yang didapat terkait video pengakuan Ismail mantan anggota Polres Samarinda, Kalimantan Timur. Jika video itu dibuat setelah ramai pernyataannya turut menyetor uang ke Kabareskrim sebesar Rp 6 miliar.

"Terkait video Ismail Bolong bahwa dirinya pernah menyetor uang miliaran rupiah kepada Kabareskrim, maka setelah diributkan, Ismail Bolong meralat dan mengklarifikasi," ujar Mahfud.

Dari informasi yang diterima Mahfud, ada tekanan dari mantan Karopaminal Propam Polri, Brigjen Hendra Kurniawan. Namun hal itu lantas dibantah sendiri oleh Ismail.

"Sudah dibantah sendiri oleh Ismail Bolong. Katanya sih waktu membuatnya Februari 2022 atas tekanan Hendra Kurniawan. Kemudian Juni dia minta pensiun dini dan dinyatakan pensiun per 1 Juli 2022," tambah dia.