Merdeka.com - Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Tangerang nampaknya tidak terbuka soal siapa saja penerima dana hibah tahun ini. Tertutupnya anggaran itu selain telah melanggar Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, diduga telah terjadi penyelewengan pemberian dana hibah.

Hal ini menjadi contoh buruk menjelang Pemilihan Wali Kota/Wakil Wali Kota Tangerang periode 2013-2018. Apalagi saat ini pemberian dana bantuan sosial mendapat sorotan masyarakat. Terlebih adanya dugaan pemberian duit hibah itu hanya ditujukan kepada konstituen partai tertentu.

"Saya tak tahu siapa saja yang diberikan. Nominalnya juga saya tak tahu berapa, karena orang yang tahu-soal data itu sedang sakit," kata Sekretaris DPKD Kota Tangerang, Aan, Selasa (5/3).

Sementara itu, Anggota Komisi I DPRD Kota Tangerang, Rahmat Hakim mengatakan seharusnya Pemerintah Kota Tangerang lebih terbuka soal pemberian dana hibah. Menurut dia, jika Pemkot Tangerang bungkam soal pemberian dana bansos malah menimbulkan kecurigaan.

"Jelas kalau tidak terbuka, ini membuat kecurigaan masyarakat. Jangan-jangan ini berkaitan dengan Pilkada, Pileg, Pilpres yang hanya diberikan kepada tim sukses tertentu. Bahkan bisa jadi diberikan kepada keluarga pejabat saja," kata Rahmat.

Rahmat mengaku akan berkoordinasi dengan rekannya di Komisi I DPRD Kota Tangerang, dan meminta agar DPKD dipanggil. Hal itu perlu guna memaparkan siapa saja yang mendapat dana hibah tersebut.

"Masyarakat kan berhak dan wajib hukumnya diberitahu. Karena pada dasarnya itu kan uang rakyat, kasihan kalau itu sampai tidak tepat sasaran," ujar Rahmat.

Menurut Ketua DPRD Kota Tangerang, Herry Rumawatine, tindakan dilakukan DPKD Kota Tangerang tidak sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

"Mereka yang mendapat bantuan harus diaudit. Karena itu uang masyarakat yang mesti dipertanggungjawabkan. DPRD selama ini tidak dikasih secara detail datanya, mereka hanya memberi data itu secara umum," kata Herry.