DPD setuju pemerintah setop pengiriman TKI ke Timur Tengah

Merdeka.com - Wakil Ketua DPD RI GKR Hemas menyatakan sangat tepat langkah pemerintah menghentikan pengiriman tenaga kerja Indonesia (TKI) PRT ke kawasan Timur Tengah. Langkah itu harus segera diikuti pelaksanaan yang ketat oleh Kementerian Luar Negeri.

"Dua kementerian ini harus bekerjasama dengan baik agar kebijakan tersebut dapat diterapkan," kata Hemas dalam rilis yang diterima merdeka.com, Rabu (6/5).

GKR Hemas memandang, pengiriman TKI PRT ke kawasan Timur Tengah selama ini sangat banyak mendatangkan masalah, terutama bagi tenaga kerja perempuan. "Mereka kerap dilecehkan, tak dipenuhi hak-haknya, bahkan seenaknya bisa dipindahtangankan ke majikan lain," tutur Hemas.

Perlakuan itu bukan hanya merendahkan martabat bangsa dan negara, tapi juga penderitaan panjang bagi TKI bersangkutan. "Sudah tak terhitung jumlah yang meninggal dan cacat seumur hidup, diperbudak tanpa gaji, dan diperlakukan tidak senonoh," kata Hemas.

Penghentian ini dinilai Hemas akan memberi pelajaran para kawasan Timur Tengah mengenai kebutuhan mereka terhadap PRT dari Indonesia. "Agar mereka lebih tahu untuk menghargai manusia. Mereka juga membutuhkan PRT, bukan hanya dibutuhkan oleh PRT. Penghentian ini strategis dan menunjukkan sikap yang jelas dalam membela warga negara," katanya.

Pemerintah memang harus mencarikan jalan keluar agar penghentian pengiriman tidak mengakibatkan pengangguran atau kesengsaraan bagi banyak orang yang seharusnya dapat menjadi TKI. "Pemerintah harus memperbanyak lapangan kerja yang dapat mereka akses," ucapnya.

Pada sisi lain, dia meminta Kementerian Luar Negeri segera menunjukkan reaksi positif dengan melakukan tindakan pencegahan yang memadai dan memperketat pengawasannya. "Jangan sampai penghentian ini berhenti di atas kertas, sedangkan di lapangan terjadi akal-akalan yang lolos dari penjagaan Kemenlu," katanya.