Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

DPD gelar konferensi nasional bahas kemiskinan kaum perempuan

DPD gelar konferensi nasional bahas kemiskinan kaum perempuan GKR Hemas dan PRT Yogyakarta. ©2014 Merdeka.com

Merdeka.com - Belum tegasnya payung hukum di Indonesia membuat rakyat kecil, khususnya kaum perempuan, menjadi terbengkalai dan tidak dilindungi. Kemiskinan dinilai menjadi problem utama.

Oleh karena itu, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mendorong upaya penghapusan pemiskinan perempuan di Indonesia dengan berkomitmen mendukung penguatan kapasitas organisasi-organisasi perempuan. Hal itu dilakukan DPD dengan menggelar Konferensi Nasional bertajuk Perempuan Inspirasi Perubahan di Ruang Nusantara IV Gedung MPR RI, Jakarta, 20-21 Mei 2015.

"Konferensi ini menjadi forum bagi anggota DPD, DPRD, DPR, organisasi perempuan atau organisasi yang bergerak di isu gender dan pemerintah untuk membangun kerjasama positif dalam rangka menanggulangi isu pemiskinan perempuan di Indonesia," ujar Wakil Ketua DPD RI GKR Hemas di Gedung DPD RI, Jakarta, Kamis (21/05).

Hemas menjelaskan beberapa isu kemiskinan dan perempuan yang dibahas antara lain meningkatkan akses perempuan terhadap program perlindungan sosial dan pekerjaan serta menghilangkan diskriminasi di tempat kerja.

Selain itu memperbaiki kondisi migrasi tenaga kerja perempuan ke luar negeri, memperkuat kepemimpinan perempuan dalam meningkatkan kesehatan ibu dan kesehatan reproduksi, serta memperkuat kepemimpinan perempuan dalam mengatasi kekerasan terhadap perempuan.

Sementara itu, Tety Sumeri selaku tim kerja Permampu mengaku program-program yang sudah dilakukan pemerintah tidak cukup menjawab soal kemiskinan perempuan. Sebab program tersebut tidak tepat sasaran, sehingga Pemerintah perlu melihat lebih jauh ketika menyusun sebuah program melakukan tinjauan ke bawah untuk merubah kondisi yang lebih baik.

Koordinator Project Management Unit Forum Pengadaan Layanan Komnas Perempuan, Desty Murdijana menyampaikan perempuan memang harus lebih diperhatikan. Terutama permasalahan kekerasan seksual yang masih dialami kaum wanita.

"Harus ada payung hukum yang jelas dari kekerasan seksual pertemuan ini memberikan dukungan untuk bekerja lebih banyak. Saatnya kita bangun agar ke depan perempuan terlindungi dari kekerasan," tuturnya.

(mdk/ren)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Komisioner KPU Diperiksa DKPP, Rekapitulasi Nasional Diskors Sementara

Komisioner KPU Diperiksa DKPP, Rekapitulasi Nasional Diskors Sementara

Pemeriksaan terkait dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu.

Baca Selengkapnya
DPD RI Beri Dukungan Penuh Langkah Cepat Menteri Pertanian Menuju Swasembada

DPD RI Beri Dukungan Penuh Langkah Cepat Menteri Pertanian Menuju Swasembada

Mentan juga mengajak Komite II DPD RI untuk mendukung pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan.

Baca Selengkapnya
DPD Bentuk Pansus Kecurangan Pemilu 2024, Ini Respons Bawaslu

DPD Bentuk Pansus Kecurangan Pemilu 2024, Ini Respons Bawaslu

Bawaslu RI mengaku tidak bisa mengomentari langkah DPD RI membentuk Panitia Khusus (Pansus) Kecurangan Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Pembukaan Masa Sidang DPR, Puan Tak Hadiri Rapat Karena ke Prancis

Pembukaan Masa Sidang DPR, Puan Tak Hadiri Rapat Karena ke Prancis

Kunjungan Puan dalam rangka menghadiri KTT Ketua Parlemen perempuan dunia.

Baca Selengkapnya
DPR Apresiasi Polda Jatim yang Pantau Kesehatan  Petugas KPPS saat Pemilu 2024

DPR Apresiasi Polda Jatim yang Pantau Kesehatan Petugas KPPS saat Pemilu 2024

Selama bekerja, mereka didampingi 1.000 anggota medis Polri Biddokkes Polda Jatim.

Baca Selengkapnya
PKS Temukan Kasus Dugaan Penggelembungan Suara DPR RI di Dapil Jawa Barat VI

PKS Temukan Kasus Dugaan Penggelembungan Suara DPR RI di Dapil Jawa Barat VI

PKS memperingatkan kepada para penyelenggara untuk bersikap amanah dan tidak mencuri suara rakyat.

Baca Selengkapnya
Sidang Paripurna, PDIP dan PKB Minta Pimpinan DPR Serius Sikapi Wacana Hak Angket Pemilu

Sidang Paripurna, PDIP dan PKB Minta Pimpinan DPR Serius Sikapi Wacana Hak Angket Pemilu

Sebab, dia menilai saat ini pengawasan DPR RI pada Pemilu 2024 tak ada marwahnya.

Baca Selengkapnya
DPD Bentuk Pansus Kecurangan Pemilu 2024

DPD Bentuk Pansus Kecurangan Pemilu 2024

Kesepakatan itu disampaikan para anggota DPD RI dalam Sidang Paripurna DPD RI Ke-9 Masa Sidang IV Tahun Sidang 2023-2024, di Gedung Nusantara V.

Baca Selengkapnya
DPRD Solo Desak Gibran Mundur karena Sering Cuti Kampanye, Gerindra: Jangan Terlalu Dipolitisasi

DPRD Solo Desak Gibran Mundur karena Sering Cuti Kampanye, Gerindra: Jangan Terlalu Dipolitisasi

Gerindra menegaskan, sudah ada aturan cuti kampanye untuk kepala daerah.

Baca Selengkapnya