DPD gelar konferensi nasional bahas kemiskinan kaum perempuan
Merdeka.com - Belum tegasnya payung hukum di Indonesia membuat rakyat kecil, khususnya kaum perempuan, menjadi terbengkalai dan tidak dilindungi. Kemiskinan dinilai menjadi problem utama.
Oleh karena itu, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mendorong upaya penghapusan pemiskinan perempuan di Indonesia dengan berkomitmen mendukung penguatan kapasitas organisasi-organisasi perempuan. Hal itu dilakukan DPD dengan menggelar Konferensi Nasional bertajuk Perempuan Inspirasi Perubahan di Ruang Nusantara IV Gedung MPR RI, Jakarta, 20-21 Mei 2015.
"Konferensi ini menjadi forum bagi anggota DPD, DPRD, DPR, organisasi perempuan atau organisasi yang bergerak di isu gender dan pemerintah untuk membangun kerjasama positif dalam rangka menanggulangi isu pemiskinan perempuan di Indonesia," ujar Wakil Ketua DPD RI GKR Hemas di Gedung DPD RI, Jakarta, Kamis (21/05).
Hemas menjelaskan beberapa isu kemiskinan dan perempuan yang dibahas antara lain meningkatkan akses perempuan terhadap program perlindungan sosial dan pekerjaan serta menghilangkan diskriminasi di tempat kerja.
Selain itu memperbaiki kondisi migrasi tenaga kerja perempuan ke luar negeri, memperkuat kepemimpinan perempuan dalam meningkatkan kesehatan ibu dan kesehatan reproduksi, serta memperkuat kepemimpinan perempuan dalam mengatasi kekerasan terhadap perempuan.
Sementara itu, Tety Sumeri selaku tim kerja Permampu mengaku program-program yang sudah dilakukan pemerintah tidak cukup menjawab soal kemiskinan perempuan. Sebab program tersebut tidak tepat sasaran, sehingga Pemerintah perlu melihat lebih jauh ketika menyusun sebuah program melakukan tinjauan ke bawah untuk merubah kondisi yang lebih baik.
Koordinator Project Management Unit Forum Pengadaan Layanan Komnas Perempuan, Desty Murdijana menyampaikan perempuan memang harus lebih diperhatikan. Terutama permasalahan kekerasan seksual yang masih dialami kaum wanita.
"Harus ada payung hukum yang jelas dari kekerasan seksual pertemuan ini memberikan dukungan untuk bekerja lebih banyak. Saatnya kita bangun agar ke depan perempuan terlindungi dari kekerasan," tuturnya.
(mdk/ren)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Komisioner KPU Diperiksa DKPP, Rekapitulasi Nasional Diskors Sementara
Pemeriksaan terkait dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu.
Baca SelengkapnyaDPD RI Beri Dukungan Penuh Langkah Cepat Menteri Pertanian Menuju Swasembada
Mentan juga mengajak Komite II DPD RI untuk mendukung pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan.
Baca SelengkapnyaDPD Bentuk Pansus Kecurangan Pemilu 2024, Ini Respons Bawaslu
Bawaslu RI mengaku tidak bisa mengomentari langkah DPD RI membentuk Panitia Khusus (Pansus) Kecurangan Pemilu 2024.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Pembukaan Masa Sidang DPR, Puan Tak Hadiri Rapat Karena ke Prancis
Kunjungan Puan dalam rangka menghadiri KTT Ketua Parlemen perempuan dunia.
Baca SelengkapnyaDPR Apresiasi Polda Jatim yang Pantau Kesehatan Petugas KPPS saat Pemilu 2024
Selama bekerja, mereka didampingi 1.000 anggota medis Polri Biddokkes Polda Jatim.
Baca SelengkapnyaPKS Temukan Kasus Dugaan Penggelembungan Suara DPR RI di Dapil Jawa Barat VI
PKS memperingatkan kepada para penyelenggara untuk bersikap amanah dan tidak mencuri suara rakyat.
Baca SelengkapnyaSidang Paripurna, PDIP dan PKB Minta Pimpinan DPR Serius Sikapi Wacana Hak Angket Pemilu
Sebab, dia menilai saat ini pengawasan DPR RI pada Pemilu 2024 tak ada marwahnya.
Baca SelengkapnyaDPD Bentuk Pansus Kecurangan Pemilu 2024
Kesepakatan itu disampaikan para anggota DPD RI dalam Sidang Paripurna DPD RI Ke-9 Masa Sidang IV Tahun Sidang 2023-2024, di Gedung Nusantara V.
Baca SelengkapnyaDPRD Solo Desak Gibran Mundur karena Sering Cuti Kampanye, Gerindra: Jangan Terlalu Dipolitisasi
Gerindra menegaskan, sudah ada aturan cuti kampanye untuk kepala daerah.
Baca Selengkapnya