Merdeka.com - Selama tujuh bulan bekerja, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sudah memecat 49 anggota KPU dan Bawaslu di daerah. Mereka semua terbukti melanggar kode etik sebagai penyelenggara pemilu.

"Karena terbukti berpihak, tidak independen. Misalnya berpihak kepada salah satu (parpol). Ini kami anggap pelanggaran serius. Kalau soal profesionalisme, tata tertib administrasi, kalau terbukti pelanggaran berpihak, tak beri ampun," kata Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie saat acara pertemuan dengan pimpinan MPR di Parlemen, Senayan Jakarta, Senin (15/4).

Terkait kesuksesan tersebut, DKPP mengajak MPR untuk menggalakkan kembali Tap MPR Nomor 6 tahun 2001 tentang Etika Berbangsa dan Bernegara. Menurut Jimly, Tap tersebut merupakan 'jurus pamungkas' mengatasi pelanggaran etik anggota dewan.

"Kalau mungkin MPR sudah sukses ambil peran, sangat efektif untuk sosialisasi empat pilar, Pancasila, UUD 45, maka baik juga dipertimbangkan kalau MPR sesuai ketentuan UUD, untuk sosialisasi putusan MPR," lanjutnya.

Di tempat sama, Ketua MPR Taufiq Kiemas akan menindaklanjuti usulan DKPP soal kode etik. Pada waktu dekat, MPR akan mengadakan diskusi lebih jauh dengan DKPP.

"Kita akan membuat satu study dulu, mengadakan diskusi grup antara MPR dengan DKPP, terus meluas mengajak yang lain masalah budi pekerti," kata Taufiq.